Kepala Daerah Dukung Jokowi, Pengamat: Upaya 'Penjilatan' Kekuasaan

JawaPos.com - Banyaknya kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) Petahana yaitu Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu berlebihan.

Hal ini dianggap, semacam upaya 'penjilatan' kekuasaan yang dilakukan para kepala daerah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Bagindo Togar.

Ia mengatakan, dukungan kepala daerah terhadap capres memang secara normatif tidak menabrak aturan yang berlaku. Namun, secara kode etik, tentunya bermasalah karena menabrak aturan PKPU, Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Karena itu, ia menilai apa yang dilakukan kepala daerah seperti ada upaya penjilatan terhadap pemerintahan saat ini. Menurutnya, hal ini tidak disenangi masyarakat. "Jadi masyarakat pintar-pintarlah dalam memberikan dukungan," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/9).

Bagindo melanjutkan, keterlibatan kepala daerah sebagai tim pemenangan Jokowi tentunya sangat efektif. Seperti ketokohannya, dikenal dapat melakukan kerja politik hingga ketingkat terendah dan lain sebagainya.

Namun, hal ini harus diiringi aktivitas kepala daerah tersebut. Jika hanya mengandalkan popularitas, tentu tidak akan berpengaruh. Apalagi kepala daerahnya memiliki 'noda'

"Ini bisa jadi blunder tim Jokowi. Terutama di Sumsel dan dapat mengurangi suara," ujarnya.

Ia mengaku, untuk di Sumsel, belum ada survei yang memprediksi keunggulan suara kedua paslon tersebut. Sedangkan di Jawa, Sumatera Utara dan lainnya sudah melakukan survei, yang mana paslon petahana unggul jauh diatas Paslon Probowo - Ma-ruf Amin.

"Nah, jumlah suara ini paling banyak berkonsentrasi di Jawa, Sumatera Utara sedangkan di Sumsel sendiri tidak terlalu banyak," ujarnya.

Meskipun begitu, ia meyakini suara di Sumsel akan terbelah dari segmen parpol pro dan oposisi. Terkait nomor urut Paslon Presiden, ia mengaku tidak akan berpengaruh. Apalagi dalam Pilpres kali ini hanya dua calon.

"Jadi mau nomor satu atau pun dua itu tergantung tim pemenangannya bagaimana menjual produk unggulan dalam berkampanye," tutupnya.