KPK Garap Politisi Golkar, Tak Ketinggalan Mensos Idrus Marham

JawaPos.com - Satu per satu politisi Golkar harus memenuhi panggilan KPK. Panggilan itu terkait kasus dugaan korupsi di Bakamla tahun anggaran 2016. Setelah Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa, kemarin giliran mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menghadap ke kantor antirasuah tersebut.

Idrus yang kini menjabat Menteri Sosial itu diperiksa sebagai saksi untuk untuk tersangka Fayakhun Andriadi, mantan anggota Komisi I DPR dan bekas ketua DPD Golkar DKI Jakarta.

Yorrys maupun Idrus diperiksa soal indikasi aliran dana pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran (RKA) Bakamla.

Dugaan tersebut merupakan buntut penetapan Fayakhun sebagai tersangka. Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau senilai Rp 12 miliar di antara total anggaran Bakamla yang disahkan DPR Rp 1,2 triliun. Fayakhun juga ditengarai menerima USD 300 ribu dari pengesahan anggaran APBN Perubahan 2016 tersebut.

Dana itu berasal dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang tersebut diberikan lantaran Fahmi yang merupakan suami Inneke Koesherawati mendapatkan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 222 miliar. Proyek tersebut merupakan bagian dari RKA Bakamla yang disahkan DPR waktu itu.

Terkait dengan aliran dana kasus Bakamla yang masuk ke kegiatan Partai Golkar, Idrus tidak mau memberikan keterangan. Dia meminta awak media menanyakannya kepada penyidik KPK.