
TUNGGU SURAT PRESIDEN: Menkumham Yasonna H. Laoly (kanan) menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin. Salah satu agendanya ialah membicarakan peluang dilanjutkannya RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. (HEND
JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran kementerian. Hal ini sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
"Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing, khususnya belanja modal. Karena ini berarti bisa mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi di masa pandemi ini," kata Yasonna dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham, Senin (29/6).
"Namun, tetap perhatikan aspek akuntabilitas, ketersediaan waktu, serta sumber daya yang kita miliki," sambungnya.
Yasonna secara khusus menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi terkait pembelanjaan anggaran di kementeriannya. Menurutnya, hal ini demi mencegah penyimpangan penggunaan uang negara agar bisa dipertanggung jawabkan.
"Memang terasa miris bila dalam kondisi tidak normal seperti pandemi Covid-19 sekarang ini masih saja ada yang berpikiran tidak-tidak. Padahal di saat seperti sekarang semestinya kita semua bersatu-padu merapatkan barisan demi keselamatan bangsa dan anak cucu kita," ujar Yasonna.
Yasonna berujar, korupsi saat bencana nasional saat ini bisa dijerat dengan pidana mati. "Jangan lupa, satu-satunya tindak pidana korupsi yang diancam pidana mati adalah melakukan korupsi dana bencana dan dalam keadaan ekonomi parah," beber Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menginstruksikan jajarannya untuk berinovasi untuk bisa mengatasi hambatan serta tantangan yang dihadapi di masa pandemi. Menurutnya, rakor secara virtual ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan.
"Dampak paling berat tentu layanan publik Kemenkumham akan mandek dan ekonomi nasional bisa terancam," ungkap Yasonna.
Menteri Yasonna juga mengingatkan jajarannya untuk tak ragu melakukan jemput bola dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang disinggung Yasonna tak lain layanan Lockvid 20 alias sistem Loket Virtual yang diluncurkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada medio Mei lalu.
"Lakukan kerja sama dengan stakeholders, cari terobosan dan inovasi. Berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran. Semua jajaran Kemenkumham harus berlomba-lomba melakukannya," ujarnya.
Yasonna tak lupa mengingatkan jajarannya untuk melakukan kerja-kerja extra ordinary dalam kondisi pandemi. Dia memandang, gaya bekerja seperti sebelumnya tidak cocok lagi di masa seperti sekarang.
"Jangan business as usual, harus luar biasa. Kepada Sekjen, Irjen, para Dirjen, dan Kepala Badan juga harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, serta evaluasi sampai tingkat daerah. Tingkatkan kerja sama serta loyalitas pengabdian," tandas Yasonna.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
