
TUNGGU SURAT PRESIDEN: Menkumham Yasonna H. Laoly (kanan) menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin. Salah satu agendanya ialah membicarakan peluang dilanjutkannya RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. (HEND
JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta jajarannya untuk mempercepat pembelanjaan anggaran kementerian. Hal ini sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
"Segerakan membelanjakan anggaran masing-masing, khususnya belanja modal. Karena ini berarti bisa mendorong program padat karya di sektor konstruksi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi di masa pandemi ini," kata Yasonna dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham, Senin (29/6).
"Namun, tetap perhatikan aspek akuntabilitas, ketersediaan waktu, serta sumber daya yang kita miliki," sambungnya.
Yasonna secara khusus menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi terkait pembelanjaan anggaran di kementeriannya. Menurutnya, hal ini demi mencegah penyimpangan penggunaan uang negara agar bisa dipertanggung jawabkan.
"Memang terasa miris bila dalam kondisi tidak normal seperti pandemi Covid-19 sekarang ini masih saja ada yang berpikiran tidak-tidak. Padahal di saat seperti sekarang semestinya kita semua bersatu-padu merapatkan barisan demi keselamatan bangsa dan anak cucu kita," ujar Yasonna.
Yasonna berujar, korupsi saat bencana nasional saat ini bisa dijerat dengan pidana mati. "Jangan lupa, satu-satunya tindak pidana korupsi yang diancam pidana mati adalah melakukan korupsi dana bencana dan dalam keadaan ekonomi parah," beber Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menginstruksikan jajarannya untuk berinovasi untuk bisa mengatasi hambatan serta tantangan yang dihadapi di masa pandemi. Menurutnya, rakor secara virtual ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan.
"Dampak paling berat tentu layanan publik Kemenkumham akan mandek dan ekonomi nasional bisa terancam," ungkap Yasonna.
Menteri Yasonna juga mengingatkan jajarannya untuk tak ragu melakukan jemput bola dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang disinggung Yasonna tak lain layanan Lockvid 20 alias sistem Loket Virtual yang diluncurkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada medio Mei lalu.
"Lakukan kerja sama dengan stakeholders, cari terobosan dan inovasi. Berikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat sasaran. Semua jajaran Kemenkumham harus berlomba-lomba melakukannya," ujarnya.
Yasonna tak lupa mengingatkan jajarannya untuk melakukan kerja-kerja extra ordinary dalam kondisi pandemi. Dia memandang, gaya bekerja seperti sebelumnya tidak cocok lagi di masa seperti sekarang.
"Jangan business as usual, harus luar biasa. Kepada Sekjen, Irjen, para Dirjen, dan Kepala Badan juga harus terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, serta evaluasi sampai tingkat daerah. Tingkatkan kerja sama serta loyalitas pengabdian," tandas Yasonna.

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?
