alexametrics

Tanda Tangan Digital Butuh Aturan Pelaksana, Diterapkan Mulai 2019

28 November 2018, 15:12:17 WIB

JawaPos.com – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan tanda tangan digital dalam seluruh dokumen administrasi mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN memastikan tanda tangan digital untuk dokumen kependudukan secara nasional bisa terlaksana. Mereka tinggal merancang aturan pelaksana dari undang-undang yang sudah ada.

Kepala BSrE Rinaldy mengatakan, sebagai dasar hukum, tanda tangan digital sudah dilindungi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pemerintah sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Di UU ITE sudah dinyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama persis dengan tanda tangan biasa,” ungkap dia kemarin (27/11).

Tanda Tangan Digital Butuh Aturan Pelaksana, Diterapkan Mulai 2019
Ilustrasi: Pada 2019 Kemendagri bakal mulai menerapkan tanda tangan digital. (Pixabay)

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan menerapkan tanda tangan digital pada dokumen kependudukan mulai tahun depan. Dirjen Dukcapil Zudan A.F. memastikan rencana tersebut dalam rapat koordinasi pendaftaran penduduk dan persiapan menghadapi pemilu di Makassar Senin (26/11).

Dengan penggunaan tanda tangan digital tersebut, pelayanan dokumen kependudukan akan lebih mudah. Setiap orang yang membutuhkan tanda tangan kepala dinas, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, tidak lagi bergantung pada kehadiran kepala dinas di kantor.

Menurut Rinaldy, BSrE menyiapkan sistem dan teknologi sesuai kebutuhan Kemendagri dalam penerapan tanda tangan digital.

Bukan hanya Kemendagri yang sudah memakai tanda tangan digital dalam berbagai kebutuhan. BSrE juga sudah bekerja sama dengan organisasi lain. Baik yang bernaung di bawah pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah. Misal, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan beberapa pemerintah daerah (pemda). “Sudah lebih dari 60 organisasi,” kata Rinaldy.

Berdasar data BSSN, jumlah tepatnya 64 instansi. Perinciannya, 18 instansi di level pusat, 3 BUMN, serta 43 instansi yang terdiri atas pemda provinsi, pemda kabupaten, dan pemda kota. Khusus dengan pemda, kata Rinaldy, kerja sama paling banyak meliputi sektor perizinan. “Juga terkait kependudukan. Surat-surat keterangan. Itu juga mereka menggunakan tanda tangan digital,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana proteksi tanda tangan digital? Rinaldy menyebut, kriptografi menjamin keamanan tanda tangan digital yang dibuat dengan kerja sama BSrE. “Seberapa kemungkinannya (dipalsukan), kalau kami pakai aspek dari teknologi informasi, bisa kami katakan hampir mendekati nol,” kata dia.

Saat ini ada dua jenis tanda tangan digital di Indonesia. Yang tidak tersertifikasi dan yang tersertifikasi. Instansi yang bekerja sama dengan BSrE sudah dipastikan tersertifikasi. Juga punya proteksi kuat. “Cukup kuat untuk tidak bisa diduplikasi,” ujarnya. Sukses kerja sama dengan puluhan instansi bisa menjadi salah satu bukti. Sejauh ini tanda tangan digital mereka aman.

Meski demikian, kata Rinaldy, dibutuhkan aturan turunan untuk memastikan penerapan tanda tangan digital benar-benar terlaksana dengan baik. Dengan Kemendagri misalnya, butuh permendagri. Sedangkan dengan pemda, perlu aturan seperti pergub, perbup, atau perwalkot. “Masing-masing kementerian, lembaga, atau masing-masing organisasi membuat peraturan sesuai dengan ciri khas atau kegiatan yang ada,” bebernya.

Lebih lanjut, Rinaldy menjelaskan bahwa tanda tangan tersertifikasi BSrE sudah bisa diterapkan oleh kementerian, lembaga, atau instansi mana pun di Indonesia. Tapi, tetap butuh aturan turunan dari peraturan yang sudah ada saat ini. Termasuk di antaranya apabila tanda tangan digital akan diterapkan untuk urusan hukum. Harus ada aturan dari penegak hukum atau lembaga peradilan yang menggunakannya.

Kanit II Subdit II Dittipid Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi menuturkan bahwa dalam dunia digital itu, terdapat dua jenis signature atau tanda tangan. Yakni, private key dan public key. Tanda tangan digital merupakan yang bersifat private key atau personal. “Namun, dalam dunia digital, bukan berarti tidak mungkin diretas tanda tangan digital tersebut,” paparnya.

Kendati kemungkinannya kecil, tetap ada potensi peretasan hingga bisa memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Bisa jadi bukan pemilik tanda tangan yang menggunakannya. “Namun, yang lebih utama sebenarnya soal keabsahan penggunaan tanda tangan digital di Indonesia,” terangnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (idr/syn/c6/agm)

Tanda Tangan Digital Butuh Aturan Pelaksana, Diterapkan Mulai 2019