Pemerintah Atur Shift Kantor, DPR Anggap Kaya Kehabisan Akal

JawaPos.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatan, sejumlah perkantoran yang sudah memberlakukan kondisi mendekati normal, agar menaati pembagian kerja dua shift.

“Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30, kemudian kedua shift pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai 18.30,” ujar Doni kepada wartawan, Selasa (28/7).

Kalau dipatuhi, Doni menyampaikan bahwa berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada.

“Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik kementerian/lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diwajibkan ke kantor,” katanya.

Lebih lanjut, Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, masyarakat juga agar mengetahui dan melindungi kelompok rentan termasuk yang lansia dan penderita komorbid seperti: hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernafasan lainnya.

“Kalau ini bisa kita lakukan berarti kita mampu melindungi sebagian warga, yang kalau data yang kami terima 85 persen angka kematian itu karena memiliki komorbid,” pungkasnya.

Sementara itu, angka kasus positif virus Korona atau Covid-19 sudah mencapai 100.303 kasus. Sehingga hal ini menjadi perhatian mengingat angka terus bertambah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR, Anas Thahir mengatakan kondisi ini memerlukan perhatian sangat serius dari pemerintah dengan meningkatkan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat.

"Karena dalam beberapa minggu terakhir pemerintah terkesan kurang kreatif bahkan kehabisan akal dalam menyadarkan masyarakat tentang bahaya Covid-19," ujar Anas kepada wartawan, Selasa (28/7).

Bahkan menurut Anas, ‎masyarakat sepertinya juga telah menganggap Covid-19 tidak berbahaya lagi, sehingga mereka semakin abai terhadap protokol kesehatan. "Padahal yang seharusnya tetap dijalankan dalam situasi new normal yang diberlakukan pemerintah," katanya.

Anas juga mengomentari soal dibubarkannya Gugus Tugas Covid-19 dan digantikan dengan Komite Penanganan Covid-19. Perubahan itu ternyata belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan sebaliknya malah tampak ada penurunan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

"Karenanya saya mendorong agar pemerintah tetap fokus dan tidak sampai lalai dalam tugas pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19. Sebab jika ini terjadi dampaknya akan sangat fatal dan berbahaya, apalagi kasus positif dari hari kehari terus meningkat," ungkapnya.

Saat ini jumlah positif Korona di Indonesia menempati urutan 24 dengan jumlah kematian sebesar 4.838. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan rasio kematian sebesar 4,86 persen.

"Angka ini terbilang tinggi dibanding rasio kematian dunia yang mencapai 4,2 persen," pungkasnya.