Demokrasi Dinilai Bukan Hanya soal Pemilu, Tapi Hak Warga yang Harus Diperjuangkan

JawaPos.com - Peraih Nobel Perdamaian asal India, Kailash Satyarthi, mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh rutinnya pemilihan umum maupun keberadaan aturan yang menjamin hak warga negara dalam konstitusi.

Menurut Satyarthi, demokrasi baru memiliki makna ketika masyarakat benar-benar dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, sekaligus meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Hal itu disampaikan Satyarthi dalam diskusi bertajuk A Conversation with Kailash Satyarthi - Democracy, Human Rights, and Social Welfare yang mempertemukannya dengan akademisi, pengacara, aktivis, dan pelaku usaha di Universitas Harkat Negeri, Jakarta.

Ia menekankan, hak yang hanya tercantum dalam dokumen hukum tidak akan memberikan arti apabila masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan memperjuangkannya.

Baca Juga:793.600 Batang Rokok Ilegal Ditemukan di Jakbar, Target Pasar Sumatera hingga Kalimantan

"Hak tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Ketika hak dirampas, demokrasi mengerut. Ketika akuntabilitas hilang, demokrasi tenggelam," kata Satyarthi, Selasa (1/9).

Dalam menggambarkan persoalan tersebut, Satyarthi mengambil contoh seorang ibu tunggal yang kesulitan menyediakan makanan bagi anaknya dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi anak perempuannya dari ancaman perdagangan manusia.

Perempuan dalam situasi tersebut mungkin tidak memahami demokrasi atau hak asasi manusia dalam pengertian akademis. Namun, kebutuhan dasarnya sangat jelas, anaknya harus mendapatkan makanan dan terbebas dari ancaman perdagangan manusia.

Menurut Satyarthi, persoalan mendasar semacam itu justru menjadi salah satu ukuran nyata apakah demokrasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti kebiasaan memandang demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial sebagai tiga persoalan yang terpisah. Padahal, ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil.