Tiba di Kantor BGN, Sudaryono Tegas: Saya Langsung Rapat!

JawaPos.com - Sudaryono resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7) pukul 15.00 WIB, Sudaryono langsung menuju ke Kantor BGN beberapa jam setelahnya.

Pantauan Jawapos.com di Kantor BGN, Sudaryono tiba pukul 17.11 WIB. Mengenakan jas hitam, Mas Dar sapaan akrabnya itu dikawal oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari beserta jajaran Deputi BGN.

Sebelum memasuki ruangan kerja, Sudaryono sempat menyapa awak media yang berkumpul sedari pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:Nico Williams Berikan Medali Juara Piala Dunia 2026 untuk Ibunda, Ini Alasannya!

Tak banyak bicara, Sudaryono menegaskan bakal langsung kerja di hari pertamanya. Pria asal Grobogan Jawa Tengah itu kemudian masuk ke lift sebelah kanan teras dalam kantor, diikuti jajarannya.

"Saya kira konferensi persnya cukup ya, saya langsung rapat," kata Sudaryono sambil mengangkat jempolnya.

Diketahui sebelumnya, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. Salah satu fokusnya adalah memberantas praktik penyalahgunaan nama maupun kewenangan yang mengatasnamakan dirinya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, teman, atau orang dekatnya untuk menawarkan bantuan maupun jasa tertentu.

Baca Juga:Ramalan Shio Besok Kamis 23 Juli 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik semacam itu. Menurutnya, BGN berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) itu juga memastikan, seluruh persoalan di lingkungan BGN akan diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Sudaryono juga menyoroti praktik-praktik yang kerap dilakukan secara tertutup dalam birokrasi. Ia menekankan, seluruh proses yang berkaitan dengan pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut harus berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.