Rembug warga NU dengan tema NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel. (Istimewa)
JawaPos.com - Forum Bersama Nahdliyin (Forbes) NU 26 mengeluarkan 9 rekomendasi untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rekomendasi in meliputi pengawasan hingga transparansi dan akuntabilitas.
Rekomendasi in dikeluarkan berdasarkan hasil diskusi dengan tema NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel. Diskusi menghadirkan pengamat politik dari The Australian National University, Prof. Greg Fealy, akademisi Prof. Hanief Saha Ghafur, serta Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara.
Greg menyampaikan, diplomasi international yang dijalankan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam, belum memberikan dampak signifikan.
Dia berpendapat bahwa agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.
"Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU. Lebih baik Gus Yahya lebih banyak memperhatikan usaha-usaha yang menitikberatkan pada kepentingan NU," ujarnya, Minggu (13/7).
Selain itu, penunjukan Holland Taylor sebagai tokoh yang pernah menempati posisi strategis dalam PBNU dianggap tidak tepat. Keputusan ini dinilai tidak sesuai sejarah islam Dan perkembangan Dunia.
"Terakhir, peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis (di kepengurusan PBNU). Karena pemahaman beliau tentang Islam, isu Islam, sejarah Islam di Indonesia dan juga dunia sangat tipis," imbuhnya.
Sementara itu, Robi Sugara mengingatkan perlunya independensi organisasi dalem menjalan diplomasi. Adanya ketergantungan pendaan dari sumber tertentu dianggap bisa mempengaruhi kenetralan.
Sedangkan, Hanief Saha Ghafur menyoroti perlunya penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta mekanisme perlindungan kelembagaan.
Berikut 9 rekomendasi Rembuk Warga NU Seri 3 kepada PBNU:
1. Memperkuat mekanisme pengawasan organisasi untuk mencegah masuknya kepentingan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai NU.
2. Mengembalikan orientasi organisasi pada khittah Nahdlatul Ulama dan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
3. Mendorong penguatan kemandirian pembiayaan organisasi guna menjaga independensi kelembagaan.
4. Mengevaluasi model diplomasi internasional agar lebih berbasis kebutuhan warga dan pendekatan people-to-people diplomacy.
5. Mengoptimalkan fungsi Majelis Tahkim dan Dewan Etik dalam penegakan etika organisasi.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap sumber pendanaan serta program-program kerja sama internasional.
7. Melakukan penguatan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah.
8. Memastikan setiap program strategis memiliki indikator manfaat yang nyata bagi masyarakat.
9. Merevitalisasi sistem kaderisasi untuk memperkuat kapasitas ideologis, intelektual, dan kepemimpinan kader Nahdlatul Ulama.