Istana Tegaskan MBG Tak Bisa Dihentikan karena Janji Kampanye dan Mandat Rakyat untuk Prabowo

JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan meskipun belakangan mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Menurutnya, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari komitmen politik saat kampanye Pemilu 2024.

Qodari menjelaskan, program tersebut dirancang sebagai upaya mempercepat penanganan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian dari visi dan janji politik yang ditawarkan kepada pemilih.

“Bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6).

Baca Juga:Volkswagen ID. Buzz Hadirkan SmartDeck, Fitur Multifungsi yang Cocok untuk Road Trip Keluarga

Ia juga menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Qodari, kritik terhadap MBG perlu dibedakan antara keberatan yang bersifat politik dan yang bersifat teknokratis.

Dalam aspek politik, kata dia, tidak ada ruang untuk menghentikan program yang telah menjadi bagian dari mandat rakyat kepada Presiden Prabowo. Sebaliknya, jika kritik berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah terbuka untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 didukung oleh jutaan pemilih yang juga memberikan persetujuan terhadap visi, misi, dan program-program yang ditawarkan selama masa kampanye.

Karena itu, MBG harus dipahami sebagai bagian dari agenda yang memperoleh legitimasi politik dari masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan yang bertujuan menyempurnakan pelaksanaannya.

“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” pungkasnya.