Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)
JawaPos.com - Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, seharusnya Pemerintah melihat rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, dan represi politik selama masa Orde Baru.
“Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Enggak matching,” kata Anita dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu.
“Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,” ujarnya.
Anita juga mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarganya. Ia menceritakan bagaimana dirinya, yang kala itu masih duduk di bangku SMP, kerap menerima ancaman lewat sambungan telepon rumah.
“Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, ‘Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu’,” tutur Anita.
Ia mengaku, ancaman tersebut terjadi hampir setiap hari saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berseberangan dengan penguasa Orde Baru.
“Bayangin diterima oleh anak umur 12–13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,” ucapnya.
“Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,” tambahnya.
Ia juga mengenang bagaimana ayahnya kerap mengingatkan keluarga agar siap melarikan diri jika sewaktu-waktu situasi memburuk.
“Bapak sering bilang, ‘Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.’ Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,” kenangnya.
Anita juga menyoroti kecenderungan bangsa Indonesia yang sering memilih memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menuntut akuntabilitas. Menurutnya, warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.
“Zaman itu, kita bahkan enggak berani ngomong ke teman sendiri, apalagi mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Semua orang bisa saling lapor demi keselamatannya sendiri,” urainya.

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1
