Usman Hamid dan Gus Mus Beri Alasan Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

JawaPos.com - Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus bermunculan dari berbagai pihak. Hal ini setelah pemerintah mewacanakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2025.

Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid, menilai seorang pahlawan nasional seharusnya memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.

“Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Direktur Amnesty Internasional itu juga menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya.

“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” ucap aktivis HAM tersebut.

Menurut Usman, pahlawan sejati seharusnya diberikan bagi mereka yang memiliki keberanian moral dan berkorban demi kepentingan orang lain.

“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah,” tegasnya.

Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus juga menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus.

Gus Mus mengenang masa kekuasaan Soeharto yang dinilai banyak memperlakukan ulama dan kiai secara tidak adil.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” tuturnya.

Ia juga menceritakan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang pernah diminta menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah (Jateng).

“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah, diminta jadi penasehat Golkar. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.

Gus Mus menilai, banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum.