MBG Termasuk Program Positif, Komnas PA Dorong Pemerintah Perbaiki Masalah di Lapangan

JawaPos.com - Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) memberikan apresiasi atas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini termasuk program positif untuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang baik pada masa usia pertumbuhan. Dengan harapan, gizi yang positif akan dapat mendorong anak-anak tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Kendati demikian, masalah yang terjadi di sejumlah daerah terkait keracunan makanan harus menjadi bahan evaluasi yang serius supaya ke depannya kejadian yang sama tidak terulang kembali. 

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, mengatakan, kasus yang terjadi di sejumlah daerah seperti di Bandung Barat, Maluku, Sleman, dan lainnya, harus dapat menjadi pembelajaran berharga ke depannya demi memastikan hak anak atas makanan dan kesehatan serta keselamatan terlindungi.

"Program MBG yang seharusnya mendukung gizi anak justru menjadi ancaman yang membahayakan nyawa mereka," kata Agustinus dalam keterangannya. 

Komnas Perlindungan Anak meminta pemerintah dan semua lembaga terkait untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dengan harapan, MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat sesuai dengan tujuannya yang mulia.

"Kami mendesak pemerintah dan semua pihak terkait untuk segera melakukan audit secara menyeluruh pada sistem pengadaan, penanganan, dan distribusi makanan di seluruh rantai program ini," ungkapnya.

Komnas Perlindungan Anak jugs meminta BGN (Badan Gizi Nasional) melakukan investigasi secara cepat dan mendalam serta segera memaparkan hasil investigasinya ke publik apa yang menjadi penyebab munculnya masalah pada program MBG.

"Pemerintah melalui lembaga terkait seperti BPOM harus meningkatkan pengawasan standar higienitas dan keamanan pangan. Sistem pengawasan harus diperketat untuk memastikan kualitas makanan aman dikonsumsi oleh anak-anak," tuturnya.

Lebih lanjut, Komnas Perlindungan Anak juga meminta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah konkret supaya insiden serupa tidak terulang kembali. 

"Ini termasuk penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar," tegasnya.