KLHK Sudah Susun Alat Ukur Kepedulian Lingkungan di Sekolah Adiwiyata, Diharapkan Bisa Jadi Bahan Evaluasi Berbasis Data

JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup (PPGLH) resmi menyusun dua instrumen baru untuk mengukur kepedulian lingkungan di sekolah-sekolah Adiwiyata. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam memastikan pendidikan lingkungan tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang bisa dibuktikan dengan data.

Dua alat ukur tersebut adalah Instrumen Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Sekolah (IPPLHS) dan Instrumen Program Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup Sekolah (IPPBLHS). Keduanya dirancang untuk menilai sejauh mana siswa dan pihak sekolah menerapkan prinsip-prinsip kepedulian lingkungan, baik secara individu maupun kolektif.

Hasil dari pengukuran ini akan menjadi dasar evaluasi, sekaligus acuan bagi sekolah untuk memperbaiki dan memperkuat program Adiwiyata.

Kepala PPGLH KLHK Jo Kumala Dewi, mengatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang efektif harus dibangun sejak dini. 

“Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini sangat penting demi masa depan yang berkelanjutan. Melalui alat ukur ini, kita bisa melihat apakah pendidikan lingkungan yang kita berikan sudah efektif, dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan ke depan,” ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Rabu (6/8).

IPPLHS akan digunakan untuk menilai perilaku siswa dari empat aspek kunci:

1. Pengetahuan tentang isu-isu lingkungan yang dimiliki siswa.

2. Sikap siswa terhadap lingkungan.

3. Perilaku individu sehari-hari terkait isu lingkungan, seperti mengelola sampah atau hemat energi.

4. Perilaku kolektif, yakni tindakan bersama siswa dalam menjaga dan merawat lingkungan sekolah.

Sementara itu, IPPBLHS berfokus pada evaluasi terhadap sekolah secara menyeluruh. Instrumen ini menilai apakah isu lingkungan sudah masuk ke dalam kurikulum, keberadaan sistem manajemen yang mendukung, pelaksanaan aksi nyata seperti penghijauan atau daur ulang, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, serta kemampuan sekolah memantau dan mengevaluasi program lingkungan secara berkesinambungan.

Direktur Bakti Barito, Dian A. Purbasari, yang ikut mendukung penyusunan instrumen ini, menegaskan pentingnya alat ukur yang obyektif.

“Kita perlu alat ukur yang bisa menunjukkan hasil nyata agar seluruh pemangku kepentingan di ekosistem dapat melakukan evaluasi secara obyektif, sehingga peningkatan kinerjanya bisa terarah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa survei awal atau pilot sudah dilakukan tahun lalu di beberapa SD di Jawa Barat sebagai tahap uji coba awal.

Pendapat senada disampaikan peneliti dari LabSosio Universitas Indonesia, Dr. Sulastri Sardjo. Menurutnya, data yang valid akan memperkuat kerja sama lintas pihak.