KKP Bakal Rilis Program Laut Sehat Bebas Sampah Pada 6 Agustus 2025

Petugas mengangkat sampah laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan akan merilis program Laut Sehat Bebas Sampah di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025, mendatang.

"Jadi program itu akan kita launching dan kick off pada tanggal 6 Agustus tahun 2025," kata Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris dalam Media Gathering di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (1/8).

Dia membeberkan, dalam peluncuran Program Laut Bebas Sampah, KKP akan secara resmi melakukan penandatangan MoU dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dua pemerintah provinsi yang menjadi contoh, yakni Pemprov Bali dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal itu, pihaknya akan resmi menggelar program bersama guna mengatasi sampah masuk laut yang telah mencapai 20 juta ton per tahun.

"Ada MOU antara KKP dengan Pemprov Bali, KKP dengan Pemprov DKI, KKP dengan PU dan sungai. Kemudian KKP dengan DLH," beber Aris.

Tak hanya penandatanganan MOU, pihaknya juga akan mendorong regulasi terkait. Sehingga, dalam hal pengelolaan sampah bisa lebih transparan dan diketahui antara peran dan tugasnya dari semua pihak.

"Jadi sehingga semua sampah itu jelas tanggung jawabnya. Sampai mana peran dan fungsinya. Itu perlunya program bersama.
Kemudian perlu ada regulasi. Jadi regulasi juga kita siapkan. Regulasi ini perlu direvisi," tambah Aris.

Lebih lanjut dia menyampaikan, setelah proses kerja bersama berjalan dengan baik. Maka, pemerintah kemudian akan melakukan penilaian terkait pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.

Adapun nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penghargaan serupa Adipura, yakni bernama Penghargaan Kerti Segara kepada pemerintah provinsi yang bagus dalam hal pengelolaan sampahnya.

Tak hanya itu, Aris menyebut, nanti juga akan disebutkan Provinsi mana yang sungainya paling kotor. Jadi nanti KKP akan membuat bagaimana menilai efektivitas pengolahan sampah di 3 kawasan, yakni sungai, pesisir pulau-pulau kecil, dan pelabuhan.

"Setelah dinilai dan diverifikasi, nanti Presiden akan memberikan namanya Kerti Segara. Nanti akan diberikan, provinsi yang paling kotor sungainya adalah ini. Diumumkan, jadi malu kan," ungkap Aris.

"Provinsi yang paling bagus dalam pengolahan sungainya, sampahnya. Nanti diberi (Penghargaan Kerti Segara). Kemudian stakeholder yang paling terlibat di situ, kan kelihatan kalau dinilai itu siapa. Peranan itu yang tidak berperan itu kan kelihatan," pungkasnya.