Muhammadiyah Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel, Peluang Terbuka jika Berikan Kemerdekaan Palestina

JawaPos.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Penolakan ini sejalan dengan sikap ideologis bangsa Indonesia yang secara konstitusional menentang segala bentuk penjajahan. 

Hal itu disampaikan menyikapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka peluang kerja sama Indonesia dengan Israel, dengan syarat memberikan kedaulatan kepada Palestina.

"Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Israel adalah negara penjajah. Sementara negara kita Indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan karena yang namanya penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (30/5).

Anwar Abbas mengutip alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional penolakan tersebut. 

"Sikap tegas tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tegasnya.

Menurut Anwar Abbas, setiap upaya membuka jalur diplomatik dengan Israel tanpa syarat penghentian penjajahan terhadap Palestina adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai bahwa langkah diplomasi semacam itu tidak bisa diterima, baik secara moral maupun konstitusional.

Namun demikian, Anwar Abbas tidak menutup kemungkinan adanya hubungan diplomatik dengan Israel di masa depan, dengan syarat memberikan kemerdekaan kepada Palestina.

"Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina," ucapnya.

Ia menambahkan, kemerdekaan Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, melainkan soal kemanusiaan yang mendalam. 

"Palestina harus bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat, dengan hak-hak penuh sebagai bangsa yang setara di mata dunia," ujar Anwar Abbas.

Selain itu, Anwar menekankan pentingnya pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menilai keberpihakan terhadap Palestina adalah bentuk nyata komitmen terhadap keadilan global.

"Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," pungkasnya.