Terawan Bersedia Sumbang Gaji Pertamanya untuk Kas BPJS Kesehatan

JawaPos.com – Baru dilantik beberapa hari menjadi Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto langsung terjun menyambangi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah berkutat dengan masalah defisit keuangan. Sebagai langkah awal, Terawan bersedia menyumbangkan gaji pertamanya untuk kas BPJS Kesehatan.

Terawan melakukan ini demi upaya penyempurnaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bisa terus digenjot. Menurut Terawan, tindakannya itu adalah gerakan moral untuk membantu mengatasi defisit. Saat ditanya berapa besarannya, Terawan mengaku belum mengetahuinya.

"Tidak tahu berapa. Ini kan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini akan dilakukan oleh saya pribadi dan mengajak pegawai Kementerian Kesehatan," ujar Terawan tertawa di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (25/10).

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut bahwa tantangan Program JKN-KIS yang harus segera ditetapkan solusinya agar program ini bisa terus berjalan adalah penyesuaian besaran iuran. Fachmi memaparkan semua masalah yang dihadapi BPJS kepada Terawan.

Sesuai mandat Presiden Joko Widodo, ada empat isu kesehatan yang harus dibenahi yakni terkait stunting, Program JKN-KIS, harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, serta rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.

"Sejak pertama Program JKN-KIS diselenggarakan pada tahun 2014, besaran iurannya sudah tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria yang ideal. Akibatnya, defisit terjadi sejak tahun pertama. Saat ini, angka defisit kian membengkak, bahkan mulai mengganggu pelayanan di rumah sakit dan apotek,” kata Fachmi saat menerima kunjungan Terawan.

Fachmi menjelaskan, selama ini nominal iuran yang berlaku tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Fachmi pun mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. “Penyesuaian iuran adalah jalan keluar terbaik. Kami optimistis jika semua pihak berkomitmen melakukan penyesuaian iuran, kondisi defisit akan teratasi," jelasnya.

Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian iuran, maka kondisi defisit akan terus terjadi hingga tahun 2024.

Fachmi menambahkan, masyarakat miskin dan tidak mampu akan ditanggung iurannya oleh pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD. Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut tidak terkena dampak.

“Jadi salah besar kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya. Sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tutur Fachmi.