Pemilihan Tema HAM dalam Debat Capres Diapresiasi oleh Dirjen HAM

Dirjen HAM Dhahana Putra (kiri) didampingi anggota KPU Idham Holik (kanan) berbicara dalam acara BedanH HAM. Sumber foto:  ANTARA/Aprillio Abdullah Akbar/aa.

JawaPos.com - Debat perdana calon presiden telah digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang dimana salah satu temanya yaitu HAM diapresiasi oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra.

Dilansir dari Antara News, Rabu (13/12), Dhahana berpendapat bahwa tema yang diusung tersebut memperlihatkan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu mengutamakan HAM sebagai nilai penting dalam proses kepemimpinan politik bangsa ke depan.

“Sebagai salah satu tema dalam debat perdana calon presiden, pembahasan tentang HAM kami pandang tepat, hal ini sama dengan hukum yang nedipaka pondasi penting dalam tata kelola negara demokratis,” ucap Dhahana saat bera di Jakarta pada hari Rabu.

Dhahana juga membahas terkait jajak pendapat yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas menjelang debat pertama.

Berdasarkan hasil jajak pendapat litbang Kompas pada 7-9 Desember 2023, para responden berharap HAM dibahas dalam debat capres perdana dan  meraih posisi ketiga.

Selanjutnya besaran responden yang memilih HAM dalam pembahasan debat capres ini sejumlah 9,6 persen, angka tersebut lebih tinggi daripada hukum (4,1 persen) maupun penguatan demokrasi (3,4 persen).

 “Dengan jumlah angka tersebut, sepertinya dapat menjadi indikator adanya lapisan masyarakat yang memandang penting HAM dalam konteks tata kelola bernegara yang demokratis,” kata Dhahana.

“Kami tidak menduga, bahwa pembahasan tentang HAM ini tampaknya lebih diminati daripada hukum maupun penguatan demokrasi,” katanya.

Selanjutnya, Dirjen HAM tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah membangun dialog dengan KPU RI tentang bagaimana pentingnya mengutamakan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Dhahana, KPU RI mempunyai komitmen yang baik dalam menjalankan pemilu yang ramah HAM.

Dhanana mengatakan bahwa, dalam diskusi November lalu, Komisioner KPU RI Pak Idham Holik menyatakan jika pemilu tanpa HAM, maka punya potensi pemilunya bermasalah.

Hal ini memperIhatkan bahwa KPU RI melihat bagaimana pentingnya mengedepankan HAM dalam pelaksanaan pemilu.

***