Terkait Pengalihan Subsidi BBM, IDP-ILP: Itu Kebijakan Antineolib

JawaPos.com - Peneliti kebijakan publik Insititute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-ILP) Riko Novintoro mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjaga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang tepat. Sebab, esensi dari praktek subsidi apapun di negeri ini harus dibaca dalam bingkai amanat konstitusi.

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu bermakna negara harus melindungi rakyat," kata Riko Noviantoro, Rabu (3/8).

Riko juga mengungkapkan, frasa melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi ruh dalam praktek kebijakan subsidi yang dilaksanakan pemerintah. Di antaranya subsidi energi yang terus dilakukan pemerintah, sebagaiman disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Dzikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka.

Presiden Jokowi mengatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kini sudah terlalu besar dan menembus angka Rp 502 triliun. Subsidi BBM itu telah membengkak dari sebelumnya di Rp 170 triliun.

Pernyataan Jokowi itu, lanjut Riko, merupakan upaya pemerintah menjalankan amanah konsitusi dan sekaligus keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

"Pernyataan Jokowi terus jaga subsidi energi adalah bukti kebijakan yang sejalan dengan konstitusi," tegas Riko.

Selain itu, menurut Riko praktik kebijakan subsidi juga potret kebijakan anti-neolib yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak. Karena ideologi neolib sangat menolak praktek subsidi yang dinilai tidak pro pasar.

Kendati demikian, sambung Riko, praktik kebijakan subsidi harus memegang dua prinsip, yakni tepat sasaran dan tepat guna. Artinya subsidi harus diberikan kepada yang layak mendapatkan sekaligus nerdampak bagi penerima subsidi.

"Dampak yang dimaksudkan adalah terjaganya kemampuan beli dan mendorong kemandirian untuk berusaha," jelasnya.

Lebih jauh Riko mengatakan, perlu ada kebijakan yang mengatur dan memperbaiki skema subsidi agar subsidi dari pemerintah tepar sasaran melalui pemanfaatan data konsumsi energi secara detail.

"Yang terpenting mendoromg energi terbarukan dan meningkatkan transportasi publik," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan jika negara lain tidak akan mampu memberi subsidi BBM sebanyak yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Hal ini sepatutnya disyukuri bersama.

Kepala Negara lalu membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lainnya. Saat ini harga bensin di negara lain sudah ada yang menembus angka Rp 31.000-32.000 per liter. Namun, di Indonesia, harga Pertalite masih ditahan di Rp 7.650 karena disubsidi pemerintah.

Selain subsidi energi, pemerintah juga tetap memberikan subsidi pangan untuk menahan kenaikan harga pangan di domestik karena tekanan di rantai pasok pasar global.

"Di negara lain (harga) sudah naik 30 persen, 40 persen, 50 persen naik. Karena apa ? mereka yang makan gandum, baik di Asia, Afrika, Eropa, sekarang berada di posisi yang sangat sulit, sudah mahal, barangnya tak ada," kata Jokowi.

Presiden menyatakan pemerintah tetap memberikan subsidi agar harga energi dan pangan tetap terjangkau di pasar dalam negeri walau ada gejolak pada produksi dan distribusi pangan dan energi di pasar global karena perang Rusia dan Ukraina.