Presiden Minta Belanja Daerah Dorong Produksi Lokal

JawaPos.com–Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap belanja daerah mampu mendorong peningkatan produksi lokal.

”Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutif pesan Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/3).

Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar. ”Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing,” kata Suharso Monoarfa.

Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar. ”Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah,” ucap Suharso Monoarfa.

Karena itu, dia berharap LKPP sebagai market place dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa. Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar di Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (21/3), menyepakati pentingnya koordinasi daerah.

”Sekarang Kementerian PPN/Bappenas menjemput bola, mana program-program yang benar-benar bisa sinkron antara daerah dan pusat, supaya lokasi prioritas itu tidak salah. Ketika major project (proyek besar) itu dilaksanakan di lokasi tertentu, kepala daerah juga tahu. Kemudian apa yang kita harapkan adalah kontribusi dari daerah dan apakah itu bagian dari yang diprioritaskan daerah,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selain memastikan sinkronisasi program, replikasi praktik terbaik, seperti penerapan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bali dan Gorontalo untuk mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga menjadi salah satu fokus pembahasan.

Terkait percepatan pembangunan Papua, sejumlah usul Papua Barat seperti pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Barat dan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Kakao dan Kopi juga menjadi prioritas.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan, pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat sebagai tindak lanjut usul. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang me-review major project.

”Kami juga mengharapkan kalau ada informasi terbaru tentang status terakhir, mohon disampaikan karena akan menjadi masukan penting. Informasi termasuk readiness criteria (peninjauan ulang kriteria persiapan), keterpaduan dalam hal pendanaan, juga mohon dilengkapi,” tutur Taufik Hanafi.

Rakor dihadiri, antara lain Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.