PPID Provinsi Diminta Sosialisasikan Prokes dan Vaksinasi Covid-19

JawaPos.com - Kasus Covid-19 di Indonesia belakangan sudah semakin terkendali, dwta kasus konfirmasi harian nasional dalam dua minggu terakhir semakin menurun dengan rata-rata berkisar 100-300 kasus per hari. Tren positivity rate juga semakin rendah.

Keberhasilan pengendalian ini tidak lepas dari percepatan vaksinasi. Data Kemenkes per 24 Desember 2021, secara nasional capaian dosis pertama mencapai 76,31 persen sasaran vaksinasi populasi, dan dosis pertama sasaran lansia mencapai 63,16 persen.

Namun, angka capaian nasional ini belum merata di seluruh Indonesia. Data per 26 Desember 2021, hanya 140 kabupaten yang mencapai capaian dosis pertama lebih dari 60 persen. Sedangkan, hanya 47 kabupaten/kota yang mencapai dosis lengkap lebih dari 60 persen. Masih terdapat 348 kabupaten/kota yang cakupan dosis lengkap belum mencapai 40 persen sesuai target WHO.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Y.B Satya Sananugraha mengatakan, masih belum tercapainya target vaksinasi di banyak daerah karena masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin.

"Banyak alasan masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, antara lain karena adanya hoax atau isu-isu miring yang menyebabkan masyarakat takut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, ada yang tidak percaya vaksin dapat melindungi dari penularan Covid-19, ada juga yang karena tidak tahu tempat mendapatkan vaksinasi dan lain-lain," ujar Satya dalam keterangannya, Rabu (29/12).

Lebih lanjut, Sesmenko PMK mengatakan, masyarakat perlu diberikan penegasan informasi yang benar. Hal itu perlu untuk mendorong mereka yang enggan mengikuti vaksinasi.

Dia mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung pemerintah dalam menyebarkan informasi yang benar, sosialisasi, dan edukasi masyarakat terkait manfaat vaksinasi.

"PPID sebagai badan publik dapat berperan lebih proaktif untuk menpercepat program vaksinasi Covid-19 melalui pengoptimalan layanan informasi publik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar dan muktakhir tentang situasi Covid-19 serta akses vaksinasi," jelasnya.

Penyampaian sosialisasi terkait protokol kesehatan, informasi terkait manfaat vaksinasi, menurut Sesmenko PMK, harus terus digencarkan. Dengan demikian, masyarakat akan semakin patuh menjalankan protokol kesehatan, serta memberanikan untuk vaksinasi.

Sesmenko PMK berharap, dengan semakin patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan serta semakin banyak yang vaksin, maka pandemi dapat terkendali, penularan di tingkat komunitas semakin menurun hingga mendekati nol, angka kematian dan kesakitan pun menjadi rendah.

"Ini sekaligus mendorong tidak hanya pembangunan pada sektor kesehatan, tetapi juga pembangunan ekonomi, dan sosial untuk Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.