Pemerintah Sinkronisasikan Ribuan Data Anak Yatim Akibat Covid-19

Sejumlah anak-anak bermain di bantaran sungai Ciliwung Kanal Banjir Barat, Kamis (19/08/2021). Kurangnya fasilitas sosial seperti tempat olahraga atau taman bermain yang memadai di permukiman padat penduduk, menyebabkan anak-anak bermain di lokasi yang re

JawaPos.com - Pandemi Covid-19 bukan hanya membuat orang kehilangan pekerjaan. Tapi tak sedikit dari mereka yang kehilangan orang tersayang. Termasuk anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) per 25 Agustus, sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos, terdata sebanyak 8.274 anak kehilangan figur orang tua.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19. "Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang," kata dia dalam keterangannya, Jumat (27/8).

Ia menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga. Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih.

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

"Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orang tuanya meninggal karena covid-19 yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyajikan data orang tua yang meninggal karena Covid-19 dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kemendagri untuk memastikan data mereka dengan basis NIK.

"Setelah terkumpul data-data dengan berbasis NIK, maka baru kita bisa memberikan intervensi bantuan-bantuan untuk anak-anak," katanya.

Dia berharap, masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait bisa mengintegrasikan data dan bisa segera selesai diselesaikan. Hal itu supaya intervensi kepada anak-anak bisa segera diberikan. Tidak hanya bantuan berupa logistik, tetapi yang diperlukan anak adalah perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

"Pemenuhan hak anak, pengasuhannya, dan perlindungannya. Setelah ada datanya baru akan kita bawa ke bawah langsung kita lakukan intervensi," pungkas Femmy.