Percepat Vaksinasi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kepala Daerah bisa memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menggenjot percepatan vaksinasi Covid-19. Tito meminta waktu 2 minggu sampai akhir 2021 untuk mencapai target vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen.

"Saya sudah lapor Pak Presiden (Jokowi), untuk menggenjot gerakan ini, ada kolaborasi dengan TNI-Polri, BIN dan juga menggunakan seluruh sumber daya yang ada, salah satunya gunakan belanja daerah agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Tito mengingatkan, agar jumlah anggaran dalam SILPA tersebut tidak terlalu banyak, karena membuat uang tidak dapat berputar. Menyimpan anggaran dalam SILPA dibolehkan, bila untuk menutup belanja yang tidak bisa ditunda pembayarannya.

Tito mengatakan, ada beberapa mata anggaran yang bisa digunakan untuk mempercepat program vaksinasi di masing-masing daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan merefocusing 8 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021.

"Kita tahu awal tahun, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (No. 17/PMK.07/2021) yang memerintahkan seluruh kepala daerah untuk merefocusing atau merealokasi anggaran dari DBH dan DAU sebanyak 8 persen sebagai penanganan pandemi, dukungan vaksinasi, dukungan untuk kelurahan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya. Bagaimana realisasinya? Masih banyak yang berlebihan," ungkapnya.

Tito mengimbau agar seluruh Pemda dapat mengecek anggaran ke BPKAD atau BAPPEDA. Daripada anggaran itu dicarry over (dipindahkan) untuk sisa anggaran pada tahun berikutnya, lebih baik digunakan untuk percepatan vaksinasi.

Tujuan refocusing anggaran ini untuk mendukung penanganan pandemi, salah satunya percepatan vaksinasi. "Yang lain boleh digeser, termasuk percepatan vaksinasi. Namun insentif bagi tenaga kesehatan tidak boleh digeser, karena merupakan janji Bapak Presiden," tegasnya.

Karena itu, lanjut Tito, pemberian insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan, dibayarkan dari hasil penyesuaian paling sedikit 8 persen dari alokasi DAU atau DBH untuk penanganan Covid-19.

"Selanjutnya, Pemda dapat memanfaatkan hasil penyesuaian alokasi bantuan sosial (Bansos) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021. Di sisi lain, Pemda juga dapat menggandeng pihak swasta dan masyarakat untuk mendukung percepatan vaksinasi daerah melalui dukungan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR)," pungkas Tito.