Tito Karnavian Klaim Kebijakan PPKM Darurat Untuk Keselamatan Rakyat

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diambil pemerintah semata-mata demi keselamatan masyarakat. Dia mengklaim, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan yang disebutnya sebagai extraordinary harus dilaksanakan.

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Tito dalam keterangannya, Minggu (18/7).

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah.

Baca Juga: MPR Sebut Situasi Lebih Kondusif saat PSBB Ketimbang PPKM Darurat

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini menyebut, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan, melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Karena itu, upaya ini perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan," tegas Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat perlu diputuskan dengan matang oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal ini sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Ini pertanyaan dari masyarakat ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang samapi kapan?," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekertariat Presiden, Sabtu (17/7) malam.

Menurut Jokowi, keputusan kebijakan PPKM Darurat adalah hal yang sensitif. Dia menuturkan, sebelum diputuskan harus melalui pertimbangan yang matang, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru.

"Ini betul-betul hal sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran jernih, jangan sampai keliru," ujar Jokowi menandaskan.