Seleksi CPNS 2019, Formasi Penjaga Tahanan Paling Banyak Diminati

JawaPos.com - Antusiasme masyarakat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 terbilang tinggi. Hingga pukul 16.40 kemarin (12/11), tercatat 9.103 pelamar.

Formasi penjaga tahanan (pria) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menjadi pilihan favorit pelamar pada hari kedua pendaftaran kemarin. Tercatat, 1.051 pelamar memilih formasi tersebut.

Wajar apabila peminat formasi penjaga tahanan (pria) tinggi. Sebab, jumlah yang dibutuhkan banyak, yakni 2.875. Mereka akan disebar ke seluruh kantor wilayah Kemenkum HAM di Indonesia. Ditambah, kualifikasinya hanya lulusan SMA.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengakui tingginya minat menjadi PNS. Dengan kondisi itu, dia mengingatkan bahwa tingkat persaingan juga akan tinggi.

Terkait dengan penurunan nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD), Tjahjo menegaskan bahwa hal itu tidak berarti pemerintah menurunkan kualitas PNS baru tahun ini. ”Karena ada soal-soal radikalisme masuk,” katanya di kantor wakil presiden kemarin. Termasuk soal isu kebangsaan dan lainnya.

Mantan Mendagri itu menjelaskan, penurunan passing grade merupakan hasil dari evaluasi perekrutan CPNS 2018. Saat itu banyak peserta yang tidak lulus passing grade. Alhasil, lowongan yang dibuka kosong. ”Kemarin (tes CPNS 2018, Red) sampai ada beberapa kabupaten/kota, enggak ada yang lulus,” ungkapnya.

Deputi Bidang SDM Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, ambang batas tersebut merupakan hasil perhitungan dari materi yang sebelumnya telah diujicobakan. Dia mengakui, besaran ambang batas nilai memang berbeda setiap tahun. Itu bergantung hasil uji coba materi di tahun-tahun tersebut. ”Kami melihat bagaimana setelah diujikan soal tersebut. Realitasnya, passing grade-nya seperti itu. Setelah diujicobakan di berbagai daerah, itu adalah nilai terbaik,” tutur dia setelah acara penanganan radikalisme ASN di Jakarta kemarin.

Sementara itu, seleksi CPNS akan menjadi pintu masuk untuk menyisir calon abdi negara yang berpotensi membawa paham radikal. Setiawan menambahkan, ada beberapa tahapan yang bisa digunakan. Pertama, tes kompetensi dasar. Pada tahapan itu, ada tes wawasan kebangsaan. Kemudian, tes kompetensi bidang. ”Sebelum diangkat jadi PNS pun ada prajabatan. Kita lihat,” tegasnya.

Dia tidak menjawab dengan tegas terkait adanya ASN yang terdeteksi radikal sehingga seleksi CPNS kali ini lebih ketat. ”Belum tahu. Tapi, yang jelas, ini kan kembali ke UU ASN. Di sana jelas (disebutkan, Red), seorang ASN itu harus patuh pada empat pilar seperti UUD ‘45 dan Pancasila,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi penelusuran indikasi radikalisme pada ASN. Salah satunya, menyediakan portal khusus aduanasn.id.