Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 11 Juli 2020 | 00.53 WIB

Muncul Klaster Covid-19 di Secapa TNI AD, PKS: Perlu Protokol Baru

Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos - Image

Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru Covid-19. Tercatat ada 1.262 kasus positif virus Korona di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Temuan klaster baru ini sekaligus menandai rekor penambahan kasus harian Covid-19 terbanyak sejumlah 2.657 kasus pada 9 Juli 2020. Penambahan kasus pada 9 Juli 2020 membuat akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angkat 70.736.

Mufida menyebut semakin meluasnya temuan kasus Covid-19 dalam sehari dan secara akumulasi mengarah pada dugaan kuat WHO, yang menyebutkan Covid-19 bisa menular melalui udara adalah pertanda kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi.

Politikus PKS ini kemudian meminta pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma-norma baru di masa Pandemi ini.

"Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut Covid-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus diubah," ujarnya Mufida kepada wartawan, Jumat (10/7).

Karena itu, kata Mufida, pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari.

Lebiih lajut, Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif, termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil test swab.

"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala (OTG), sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” katanya.

Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi OTG kemudian melakukan tracing dan menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan.

"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan New Normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkapnya.

Mufida juga mengingatkan, pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan Covid-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Jokowi soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah.

Termasuk soal anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar2 dialokasikan untuk penanganan Covid 19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin Covid-19," pungkasnya.

Editor: Dimas Ryandi
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore