
Ilustrasi personel polisi militer TNI AU menggiring pilot pesawat terbang asing yang dipaksa mendarat di Pangkalan Udara TNI AU, Pontianak, Kalimantan Barat. Antara
JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengingatkan, kasus pelanggaran dua kapal tanker di perairan Indonesia sebagai momentum memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga dan instansi terkait. Hal itu dikatakannya saat menghadiri simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/6).
”Saya beri catatan, beberapa waktu lalu ada dua kapal tanker besar dari Panama dan Iran. Kapal ini berjejer dan saling tukar-menukar minyak di wilayah (perairan) teritorial kita,” kata Mahfud MD seperti dilansir dari Antara, Kamis (10/6).
”Namun setelah ditangkap, muncul kesulitan (persoalan). Ini jelas melanggar kedaulatan namun tanggapan instansi justru berbeda, hampir tidak ada yang menangani, hampir (tidak ada yang proses),” lanjut Mahfud MD.
Dia menceritakan, setelah kapal ditangkap, ada instansi yang bilang hal itu masuk protokol internasional, sebaiknya dikembalikan ke negara asal dan disanksi pemerintahnya sendiri. Selain itu, ada juga yang bilang tidak ada bukti sehingga persoalan itu hampir tidak ada yang menangani.
”Itulah sehingga kita perlu koordinasi seperti yang akan kita lakukan saat ini (simulasi pesawat asing setelah pemaksaan mendarat) agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu (kasus tanker). Jadi koordinasi yang dilakukan Angkatan Udara hari ini (10/6) bisa menjadi contoh bagi setiap institusi,” ujar Mahfud MD.
Menko Polhukam mengatakan, pentingnya simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat untuk menghindari tumpang-tindih atau saling menghindar tanggung jawab antar instansi. Persoalan penanganan pesawat asing yang melanggar wilayah udara kedaulatan nasional, tidak cukup hanya ditangani TNI AU namun perlu kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain.
”Pengamanan udara sudah kita dilakukan namun rumit untuk sekarang. Tidak bisa ditangani hanya satu institusi yang namanya TNI AU, perlu ada Bea Cukai, Perhubungan, semuanya. Maka perlu pelatihan (simulasi) agar kita bisa memastikan, jika ada pesawat asing melanggar teritorial bisa dipaksa turun, tentu dengan prosedur yang tepat dan terukur,” tutur Mahfud MD.
Dia menjelaskan, melalui pelatihan atau simulasi, diharapkan tidak saling menghindar lempar tanggung jawab menghindari benturan yang dapat berakibat konflik kepentingan.
Menurut dia, koordinasi melalui simulasi penting untuk menjadi contoh setiap institusi tentang pentingnya sinergitas. Dengan sosialisasi bersama, juga diharapkan ada sinergi antara unit kerja antar lembaga baik secara horizontal dan vertikal pusat dan daerah.
”Sehingga di lapangan, semua bisa mencari posisi tepat, bukan hanya sebatas aturan bukan hanya formalitas, namun harus bisa dimanfaatkan secara maksimal,” jelas Mahfud MD.

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan
