Dibilang Menteri Segala Urusan, Luhut: Nggak Juga, Saya Nggak Kuat

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Panggilan tersebut disematkan, sebab Luhut sering mengurusi pekerjaan lain yang bukan di bawah kementeriannya.

Dia mengatakan bahwa hal itu haruslah ia lakukan. Sebab, suatu pekerjaan dapat selesai apabila terkoordinasi dengan baik bersama kementerian terkait.

"Banyak yang bilang Pak Luhut kok ngurusin ini, kan dibidang saya banyak, ada pariwisata, perikanan, PUPR itu kan berkaitan dengan UMKM, perindustrian, kita harus duduk rame-rame, nggak bisa sendiri," ujarnya ketika Bincang Khusus bersama Radio Republik Indonesia, Minggu (10/5).

Ia pun mengkritisi perkataan yang sering disematkan kepadanya itu bahwasanya semua pekerjaan saling terhubung satu sama lain. Jika ada satu kementerian yang bergerak sendiri, maka strategi yang dibangun oleh pemerintah akan percuma.

"Jadi kalau orang yang tidak paham, itu mereka pikir waduh Pak Luhut kerjain semua, nggak juga, kalau kerjain semua saya juga nggak kuat," ungkap dia.

Salah satu contoh yang pernah ia berikan adalah pembangunan MRT yang diurus oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dia menyebutkan harus memanggil pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). Sebab yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR/BPN.

“(Kementerian) Keuangan di bawah saya nggak? kan enggak, tapi saya undang rapat karena urusan cost (biaya), Pemda (pemerintah daerah) di bawah saya bukan? enggak kan. Jadi dibilang ngurus semua ya memang harus,” tutur dia beberapa waktu yang lalu.

Seperti diketahui, saat ini kementeriannya membawahi enam kementerian lain, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).