
Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menur
JawaPos.com - Polemik BPJS Kesehatan terus mengemuka. Apalagi iurannya bakal naik pada 2020. Sementara badan pengelola jaminan sosial itu terus mengalami defisit.
Kondisi itu tidak boleh dibiarkan. Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menyebut, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS sangat diperlukan masyarakat Indonesia. Keberadaan BPJS Kesehatan harus didukung. Tapi, dalam pelaksanaannya perlu banyak perbaikan.
“Polemik itu misalnya berasal dari data tentang jumlah orang yang berhak menerima subsidi iuran BPJS dari pemerintah. Ada orang tidak mampu yang tidak masuk dalam data subsidi, sementara ada yang orang mampu masih di dalam data tersebut,” kata Ermalena saat menjadi pembicara dalam diskusi publik “Kebijakan BPJS Kesehatan, Solusi atau Polemik?’ di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Jakarta (8/1).
Lebih jauh Ermalena mengatakan, data yang digunakan BPJS bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kemudian diserahkan ke kementerian kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan. Agar tidak ada polemik lagi, Kemensos harus menyajikan data yang lebih baik supaya layanan BPJS semakin baik.
Ermalena menyebut dari sisi jumlah, masyarakat yang disubsidi pemerintah iuran BPJS-nya jauh di atas angka kemiskinan. Yakni, 133 juta jiwa. Sementara angka kemiskinan 25 juta jiwa. Jika ditambah dengan jumlah PNS dan TNI/Polri, maka menjadi 155 juta orang yang iuran BPJS-nya sudah dibayarkan oleh pemerintah.
“Saat ini ada sekitar 92 juta orang yang disubsidi APBN dan jika ditambah dengan yang di-cover APBD mencapai 133 juta orang,” sebut mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019 itu.
Dia mensinyalir sumber polemik BPJS ini, kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya JKN. Banyak orang katergori mampu yang hanya mendaftar sebagai anggota BPJS ketika sakit.Setelah mendapatkan layanan kesehatan, mereka kembali tidak membayar iuran. Hal ini membuat BPJS mengalami defisit dalam jumlah besar.
“Polemik ini perlu direspons dengan baik oleh BPJS. Di antaranya dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Ermalena.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
