PKS: Semua Kedudukan Sama di Depan Covid-19

JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, tidak setuju dengan usulan agar ada rumah sakit (RS) khusus yang diperuntukan bagi pejabat negara.

"Ada yang usul agar pemerintah buat RS khusus pejabat. Kami tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini para pejabat yang dapat amanah mengurus rakyat, wajib berkorban untuk rakyat," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (8/7).

Anggota Komisi II DPR ini menuturkan, bukan hanya pejabat pemerintah melainkan semua rakyat Indonesia harus diperlakukan sama untuk mendapatkan penanganan kesehatannya di RS.

"Banyak banget pejabat dan keluarganya yang terkena Covid-19, sama juga banyak masyarakat yang terkena. Covid-19 tidak tebang pilih, semua kedudukan sama dihadapan Covid-19. Semua antri RS. Jangan lengah dan lelah untuk selalu laksanakan prokes. Kita doakan semoga semua kembali sehat," katanya.

Mardani juga meminta kepada pemerintah agar bisa adil dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada rakyat Indonesia. Kalau perlu Indonesia bisa mencontoh Thailand.

"Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua dan harus adil. Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw prihatin dengan kondisi RS di Jakarta yang penuh akibat banyaknya pasien. Hal ini lantaran sejak dua bulan terakhir dirinya diminta untuk membantu pejabat negara agar mendapatkan RS di DKI Jakarta.

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

Baca Juga: BPOM Sudah Keluarkan Izin Dua Obat Perawatan Covid-19

Oleh sebab itu, Rosaline mengusulkan agar pemerintah membuat RS yang diperuntukan bagi pejabat negara. Dia berpendapat pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.

"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu korona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," katanya.

Rosaline menceritakan bahwa koleganya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meninggal dunia akibat Covid-19 karena kesulitan dalam mencari RS di ibu kota. Bahkan dia juga mengungkapkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mesti memohon-mohon untuk mendapatkan RS agar John Siffy Mirin bisa mendapatkan perawatan.