Satu Lagi Anggota KPPS di Surabaya Meninggal

JawaPos.com - Kabar duka kembali terdengar dari Pemilu 2019. Rabu (1/5) anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Ketabang Henry Permadi meninggal. Pria 56 tahun itu merupakan pahlawan ke-11 yang meninggal setelah penghitungan suara pemilu pada 17 April lalu.

Henry meninggal pukul 08.00 WIB di RSUD Soewandie. Dia meninggal setelah dirawat dua hari. Henry jatuh sakit saat akan menghitung surat suara di TPS 01 pukul 01.00 WIB pada 18 April. "Saat itu Pak Henry datang ke TPS pukul 01.00. Jalannya telah sempoyongan," tutur Ketua KPPS TPS 01 Djoko Woro Santoso.

Melihat kondisi itu, Djoko meminta Henry untuk kembali pulang dan beristirahat Setelah itu, Djoko belum mengetahui kondisi Henry. Dia hanya tahu bahwa Henry sedang dirawat keluarga. Hendry memang punya riwayat penyakit diabetes. Djoko baru tahu kabar Henry dua hari lalu, setelah warga bilang salah seorang anggota yang saat pemilu bertugas sebagai penjaga tinta itu diboyong ke RSUD Soewandi.

"Nah, karena (Pak Henry, Red) sudah dua hari opname, kami rencananya hari ini bersama anggota KPPS ingin menjenguk beliau pukul 10.00 WIB," jelasnya. Namun sebelum, menjenguk Djoko telah mendengar Henry telah meninggal.

Di tempat terpisah, rekapitulasi tingkat Kota Surabaya berlangsung alot. Gara-garanya, ada selisih yang sangat besar dalam daftar pemilih khusus (DPK). Yakni, data yang terdaftar dalam DPK dan data orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK tersebut.

Dalam rekapitulasi kemarin (1/5), terungkap orang yang masuk DPK sebanyak 2.269 orang. Sedangkan orang yang menggunakan hak pilih dalam DPK itu 1.706 orang. Ada selisih 563 orang. Selisih yang sangat banyak itu menimbulkan tanda tanya besar.

Photo

Suasana Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tingkat Kota Surabaya, Rabu (1/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)

Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo Sambodo mengungkapkan memang bisa jadi orang yang sudah mendaftar sebagai DPK akhirnya tidak menggunakan haknya itu. Namun, selisih yang begitu banyak menimbulkan pertanyaan besar. "Kalau selisihnya cuma satu atau dua masih masuk akal. Misalnya, setelah daftar, lalu pulang karena sakit perut atau sebab lainnya," ungkap Hadi.

DPK adalah orang yang mendaftar dengan menggunakan e-KTP. Mereka tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sebagai pemilih non-DPT, mereka datang ke TPS yang sesuai dengan alamat di e-KTP. Mereka memilih mulai pukul 12.00 pada hari coblosan 17 April lalu.

Hadi menuturkan bahwa persoalan tersebut harus dijelaskan dengan tuntas. Dia meminta ada upaya untuk membuka rekapitulasi TPS di tingkat kelurahan. Cara itu dipakai untuk sampling hasil rekapitulasi di tingkat TPS dalam satu kelurahan guna menjelaskan persoalan tersebut. "Nanti di-sampling dulu. Misalnya, data Kelurahan Kedurus dibuka," imbuh dia.

Ketua PPK Karangpilang Rohim menyebutkan, data DPK besar karena ada pendataan kembali setelah penetapan DPT hasil perbaikan tahap kedua. Orang-orang yang belum masuk DPT itu dimasukkan ke DPK dan dituangkan dalam formulir yang tercatat. Hasil dari penyisiran itu lantas diserahkan ke KPPS di tiap TPS. "Kami jaga-jaga mereka yang tidak masuk DPT itu tetap bisa mencoblos. Jadi, kalau datang, datanya sudah ada di DPK, tinggal dicentang," ujar Rohim.

Tapi, ternyata yang masuk DPK itu tidak mencoblos. Dari pendataan, mereka yang masuk DPK tersebut berada di luar kota karena bekerja atau keperluan lain. Masalah itu sebenarnya sudah disampaikan pula ke panwascam. Termasuk data DPK itu. "Tadi karena saya tidak bawa laptop. Kalau bawa laptop sudah klir semua datanya itu sebenarnya," imbuh dia.

Sementara itu, rekapitulasi di tingkat kota tersebut berlangsung sampai Rabu (1/5) sekitar pukul 01.45. Itu masuk rekapitulasi hari pertama. Pada hari pertama tersebut, rekapitulasi untuk Kecamatan Pakal, Bulak, Jambangan, Asemrowo, Gayungan, dan Benowo.

Saat rekapitulasi Jambangan, sempat ada pembukaan kotak untuk melihat data rekapitulasi di TPS 5 Kelurahan Pagesangan. Ada suara caleg Partai Demokrat yang salah entry data. Semestinya mendapat suara 11, tapi ditulis jadi 1. Setelah perdebatan yang agak lama, akhirnya disepakati bersama untuk diubah jadi satu.

Aksi Keprihatinan untuk KPPS

Sebanyak 20 orang yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Adil Makmur melangsungkan aksi di depan kantor KPU Surabaya. Mereka menyatakan prihatin atas penyelenggaraan pemilu kali ini. Sebab, banyak yang sakit. Selain itu, beberapa di antaranya meninggal dunia.

Photo

Aksi peduli anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Aksi digelar oleh Relawan Indonesia Adil Makmur di depan kantor KPU Surabaya, Rabu (1/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)

Aksi tersebut dilangsungkan dengan membawa poster. Tulisannya Aksi Keprihatinan dan Ungkapan Belasungkawa Masyarakat Surabaya untuk Pahlawan Pemilu.

Tri Susanti, salah seorang peserta aksi, menyatakan bahwa pahlawan pemilu merupakan anggota KPPS yang meninggal. Mereka bekerja melebihi batas waktu. Waktu dan tenaganya terkuras habis. ''Waktu untuk istirahat sangat kurang,'' ucapnya.

Ada yang menganggap pekerjaan anggota KPPS ringan. Namun, fakta di lapangan tidak demikian. Petugas KPPS melayani masyarakat yang memilih di TPS. Selesai pencoblosan, mereka menghitung surat suara yang dicoblos. Setelah penghitungan, mereka melakukan rekapitulasi dan pencocokan. ''Bisa jadi, jam kerja mereka lebih dari 24 jam,'' kata Tri.

Dia berharap aksi tersebut didengar pemerintah. Pelaksanaan pemilu yang menimbulkan korban harus dievaluasi. Pemilu juga harus mempertimbangkan aspek sosial kemanusiaan. ''Kemampuan anggota KPPS terbatas, tidak bisa dipaksakan,'' tambahnya.

Photo

Photo