Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 7 Juni 2023 | 18.54 WIB

PDIP Ingatkan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah), Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta (kiri) saat menggelar konferensi pers terka - Image

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah), Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta (kiri) saat menggelar konferensi pers terka

 
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Keputusan ini terwujud sejak Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955.
 
Hasto menilai kebijakan tersebut masih relevan diterapkan pada masa kini. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun masih sejalan dengan hal itu 
 
“Ketika bapak presiden bertemu dengan Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan. Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
 
 
Atas dasar itu, visi misi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP pun akan menjadi visi misi. Dia mengingatkan Indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut China Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka.
 
“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” jelas Hasto.
 
Meski begitu, saat dikaitkan pernyataannya dengan proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik. Karena itu, sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.
 
“Dan kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” ucap Hasto.
 
Dia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi. Ganjar juga berani menyuarakan hal yang sama tanpa memikirkan efek elektoralnya.
 
“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” ucap Hasto.
 
“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.
 
Dia pun menegaskan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya. “Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat klir penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda,” pungkasnya.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore