Cegah Kejahatan Lintas Batas Negara, Bakamla dan PCG Patroli Terkoordinasi di Perbatasan Indonesia-Filipina

JawaPos.com - Kejahatan lintas batas negara menjadi salah satu atensi pemerintah Indonesia. Mulai illegal fishing, human trafficking, sampai penyelundupan. Seluruhnya harus diberantas sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) bersama Philippine Coast Guard (PCG) melaksanakan Patroli Terkoordinasi dengan nama Philindo 2024. Patroli bersama itu mulai berjalan pada Kamis (28/11). 

Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan bahwa kolaborasi antara Bakamla dengan PCG tidak hanya menunjukkan komitmen kedua negara terhadap kepentingan maritim bersama, melainkan juga menegaskan semangat kerja sama dan persahabatan abadi yang mengikat kedua negara. Sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dengan Filipina sudah lama menjalin hubungan baik.

”Negara kita disatukan oleh perairan bersama, kaya akan sumber daya dan pertukaran budaya. Tetapi, juga oleh tantangan bersama yang kita hadapi seperti illegal fishing, kejahatan lintas negara, human trafficking, dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan laut kita,” terang Aziz. 

Karena itu, kerja sama antara Bakamla dengan PCG sangat penting dan strategis. Bukan hanya untuk Bakamla dan PCG, melainkan untuk Indonesia dan Filipina.  ”Dengan membina kerja sama dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka, kita dapat menetapkan tolok ukur kemitraan maritim di kawasan, yang berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan Asia Tenggara secara keseluruhan,” terang perwira tinggi bintang dua tersebut. 

Baca Juga: Bakamla Pastikan Sudah Tak Ada Kapal Coast Guard Tiongkok di Natuna Utara

Di tempat yang sama, Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut Kolonel Budhi Yuzerman menyampaikan bahwa target dari Patroli Terkoordinasi Philindo 2024 adalah mencegah dan menggagalkan  illegal fishing, smuggling, drug trafficking, dan illegal border crossers. Selain itu, mereka juga diminta sigap bila ada permohonan bantuan operasi SAR.