Kalangan Aktivis HAM Dukung Kapolri Copot Kapolres Kulonprogo

Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini. Sutarmi/Antara

JawaPos.com - Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara, mendukung keputusan pencopotan Kapolres Kulon Progo, AKBP Muharomah Fajarini, buntut penutupan patung Bunda Maria dengan terpal di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus.

Keputusan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu menunjukkan ketegasan terhadap anggota yang disinyalir melakukan kekeliruan. 

"Saya mengapresiasi langkah dan kebijakan Kapolri yang bersikap tegas terhadap para anggota Polri yang diduga melakukan kesalahan," kata Beka saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/4).

"Semoga ini juga menjadi standar kebijakan kepolisian yang berlaku di seluruh Indonesia serta memberi pesan dan jaminan supaya peristiwa yang sama tidak terulang lagi," sambungnya.

Beka juga menuturkan, Kapolri perlu memperhatikan kembali tindakan-tindakan jajarannya demi terjaminnya dan terlindunginya hak warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai mandat konstitusi. Selain itu, terwujudnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama terjaga dengan baik.

"Yang paling penting adalah pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional. Hanya pendekatan dan strateginya perlu didasarkan pada situasi sosial masyarakat setempat sehingga tetap bisa beribadah dengan baik," tutur eks Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM ini.

Beka pun mendorong upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Pendekatan di hulu dapat dilakukan Polri dengan memperbanyak pendidikan kewargaan, HAM, dan hak-hak konstitusional dan dilakukan diberbagai tingkatan.

"Di hilirnya, ketegasan sikap dan evaluasi terus menerus harus dilakukan, khususnya aparat kepolisian yang bertugas di wilayah dan berhadapan langsung dengan masyarakat," tandasnya.