Kamis, 4 Juni

Zetizen

Learning Hub

Iklan Jitu

Home Nasional

Muhammad Ridwan

Jumat, 8 Maret 2024 | 04.02 WIB

Diagram Sirekap KPU Hilang, Menko Polhukam Akan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait hilangnya diagram dalam aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait polemik Sirekap.

"Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua KPU juga," kata Hadi usai menghadiri Rakernas ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3).

Hadi memastikan, akan memberikan informasi lebih lanjut setelah berkoordinasi dengan pihak KPU. "Nanti secara detilnya akan saya sampaikan. Ya nanti saya dengarkan dulu," ucap Hadi.

Baca Juga: Ria Ricis Perbaiki Poin Gugatan, Pihak Teuku Ryan Tak Mau Alasan Gugatan Cerai Mengambang

Adapun sejak pukul 23.00 WIB, Selasa (5/3) malam, situs pemilu2024.kpu.go.id tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. Website tersebut hanya terdapat foto formulir model c hasil plano yang bisa dilihat publik.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, grafik dan angka yang bisa diakses publik itu belakangan membuat polemik. Bahkan, Sirekap menimbulkan ketidakakuratan.

"Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali. Akibat ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu," ungkap Idham Holik, Rabu (6/3).

Aplikasi Sirekap KPU saat ini hanya menampilkan foto formulir model c. Menurutnya, formulir model c hasil jarang dilihat oleh para pengakses Sirekap.

Kini, kata Idham, KPU kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual harus mempublikasikan hasilnya pada website dan media sosial. Idham menekankan, KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.

"Bagi KPU di daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasinya wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik. Kini masyarakat dapat mengaksesnya," pungkas Idham.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.

Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

021-53699659 | 021-5349207 (Fax)

info@jawapos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Diagram Sirekap KPU Hilang, Menko Polhukam Akan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Diagram Sirekap KPU Hilang, Menko Polhukam Akan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu

Tags

Artikel Terkait

DESLab, Sarana Kemendagri Edukasi untuk Digitalisasi Pemilu

Total Hadiah Rp45 Juta! DKPP Gelar Lomba Video Kreatif dan Karya Tulis Jurnalistik, Simak Syaratnya

KPK Serahkan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR, Soroti Penggunaan Uang Tunai saat Pemilu

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com