Jelang Operasional Bandara Dhoho Kediri, Kantor Imigrasi Lakukan Langkah Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bandara Internasional dhoho Kediri./(Wahyu Adji/JPRK)

JawaPos.com -  Meski tanggal pasti pembukaan penerbangan komersil Bandara Internasional Dhoho Kediri belum diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri terus bersiap diri.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri tak bisa berleha-leha, sebab banyak sekali hal yang harus terus dipersiapkan oleh pihak imigrasi jelang pembukaan penerbangan komersil di Bandara Internasional Dhoho Kediri.

“Salah satu tugas kami adalah menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri Denny Irawansaat, dikutip Rafar Kediri.

Hal itu menjadi salah satu atensi karena mengingat bandara tersebut tidak hanya akan melayani penerbangan lokal, tetapi juga akan melayani penerbangan internasional. Yaitu untuk ibadah haji dan umrah.

Oleh sebab itu, kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini juga akan semakin tinggi.

Apalagi, cakupan penerbangannya kedepan bukan hanya taraf lokal saja, tetapi mancanegara juga.

Baca Juga: Polemik Pembebasan Lahan Tol Kediri-Tulungagung, Tolak Nilai Appraisal, Warga: Itu Tanah Milik Kita, Bukan Tanah Negara, Bukan Tanah Hak Guna Usaha

Memang benar, penerbangan internasional itu memang belum akan beroperasi saat ini.

Karena dalam rencananya, penerbangan internasional dari Bandara Dhoho baru akan dilakukan sekitar tiga atau lima tahun ke depan.

Kendati demikian, hal itu tak membuat kantor imigrasi bersantai. Denny mengatakan, persiapan akan tetap dilakukan sejak jauh-jauh hari. Salah satunya seperti yang sudah mulai dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri sekarang.

Dalam upaya mencegah dan mengurangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini, Denny menyebut pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat juga ikut aktif dalam pencegahan ini. 

Salah satu partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat Kabupaten Kediri adalah dengan melaporkan ke pihak imigrasi jika ditemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disekitar mereka.

“Peran masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama menciptakan kepastian hukum di bidang keimigrasian,” ungkapnya.

Baca Juga: Produk UMKM yang Dijual di Stan Bandara Dhoho Kediri Bakal Ditarik Kembali Jika Terindikasi Begini