Pemerintah Bakal Buka Rekrutmen CASN 2024, Paling Banyak untuk Fresh Graduate dan Talenta Digital

DIANGKAT JADI ASN: Ratusan guru SD dan SMP se-Surabaya menunjukkan surat keptusuan digital pengangkatn mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat UU No. 20/2023 tentang ASN.

"Tahun ini, pemerintah membuka ruang lebih luas untuk fresh graduate. Pemerintah membuka kesempatan lebih luas untuk talenta digital," kata Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/1).

Baca Juga: Sebut Gibran Curang Pakai 3 Mikrofon, Roy Suryo Dipolisikan dianggap Sebar Hoaks

"Rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital," imbuh Anas.

Selain itu, Menteri Anas juga berpesan kepada jajarannya agar turunan UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Rancangan Perpres dapat segera diselesaikan.

Peraturan tersebut nantinya dapat menjadi panduan bagi para ASN serta satu hal lagi yang harus diakselerasi implementasi layanan SPBE Prioritas khususnya juga pada sektor layanan administrasi pemerintah.

Untuk diketahui, hal ini dibahas Menteri Anas dalam rapat koordinasi internal pada hari pertama kerja di tahun 2024, Selasa (2/1) kemarin. Selain soal rekrutmen CASN, dia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah fokus terhadap penyelenggaraan digitalisasi pemerintah serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan transformasi tengah diupayakan guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Mendukung upaya tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menteri Anas mengatakan perlu adanya terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintah Digital dapat lebih optimal. Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas termasuk DPI (Digital Public Infrastructure) dan juga pendirian Tim Digital Indonesia atau “GovTech” untuk keberlanjutan kedepan.

Mantan Bupati Banyuwangi ini menegaskan aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital.

"Layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian," jelasnya.

Pada rapat tersebut, Mantan Kepala LKPP itu juga meminta agar tahun 2024 ini setiap jajarannya dapat semakin maksimal berkolaborasi dan bersinergi antar-unit kerja di Kementerian PANRB. Hal tersebut dinilai dapat mengakselerasi program-program prioritas pemerintah, menghilangkan silo-silo serta mengikis ego sektoral antar-pemangku kepentingan internal Kementerian PANRB.

“Penguatan program jemput bola di masing-masing unit kerja perlu lebih digalakkan, tidak lagi menunggu. Di awal tahun 2024 ini ibarat mesin semua harus menyala. Jika perlu diperbaiki seperti ganti oli, segera lakukan, agar semua target dapat berjalan sesuai yang ditentukan," tandasnya.