Respons ICW soal Jokowi Tak Singgung Kegaduhan Pimpinan KPK

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyinggung kontroversi yang dilakukan pimpinan KPK saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Kamis (9/12). Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya memberi perhatian terkait gaduhnya asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status ASN pegawai KPK.

"ICW menyayangkan Presiden tidak menyinggung kegaduhan demi kegaduhan yang selalu diciptakan oleh pimpinan KPK. Satu di antara sekian banyak kegaduhan adalah penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Sebagai Kepala Negara, Presiden harusnya menegur pimpinan KPK. Sebab, akibat kegaduhan yang tak berkesudahan itu, roda kerja KPK terganggu dan capaiannya juga jauh dari kata ideal, terutama dalam lingkup penindakan.

Karena pihak yang paling pertama harus sadar dan berbenah karena pemberantasan korupsi belum membaik adalah Presiden Joko Widodo. Sebab, problematika penegakan hukum hari ini adalah ketiadaan sikap yang jelas dari Presiden.

Presiden juga seharusnya dalam pidato Hakordia mendorong agar tahun depan RUU Perampasan Aset bisa diundangkan. Bagi ICW, pernyataan itu tidak sesuai dengan realita hari ini.

"Sebab, faktanya RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2022. Jadi, dari sini masyarakat dapat menilai bahwa Presiden seringkali hanya menebar janji-janji manis pemberantasan korupsi," tegas Kurnia.

Dalam pidato sambutan Hakordia di Gedung Merah Putih KPK, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak berpuas diri dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi berpendapat, masyarakat masih menilai pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya baik.

"Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Jokowi dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Jokowi berujar korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maka dari itu penanganannya juga memerlukan metode yang luar biasa.

"Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum jumlahnya juga termasuk luar biasa," ungkap Jokowi.

Selama Januari hingga November 2021, lanjut Jokowi, Polri telah menyidik sedikitnya 1.032 perkara korupsi, Kejaksaan sebanyak 1.486 perkara korupsi, sementara KPK 109 perkara korupsi.

Mengutip sebuah survei nasional yang digelar pada November 2021, Jokowi menyebut masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan dengan proporsi 15,2 persen, di bawah penciptaan lapangan pekerjaan mencapai 37,3 persen. Setelahnya, harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen.

Jokowi berpandangan, jika ketiga permasalahan tersebut menjadi satu kesatuan, maka tindak pidana korupsi menjadi pangkal permasalahannya. Menurutnya, korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, Jokowi menuturkan penanganan korupsi memerlukan metode baru yang lebih luar biasa, sehingga metode tersebut harus terus diperbaiki dan disempurnakan. Sehingga penindakan korupsi, diharapkan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, diperlukan upaya-upaya yang lebih fundamental, mendasar, dan komprehensif, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan (deterrence effect) kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian," pungkas Jokowi.