Wakasad, Pangkostrad, dan Kasum TNI Berpeluang Jadi KSAD

JawaPos.com – Tidak ada waktu senggang bagi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa akhir pekan ini. Sebab, DPR memutuskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta persetujuan terhadap calon panglima TNI dilaksanakan besok (6/11).

Selain jadwal fit and proper test, rapat internal Komisi I DPR kemarin (4/11) memutuskan bahwa verifikasi kelengkapan dokumen calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dilakukan hari ini (5/11) pukul 11.00. Esok harinya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama calon panglima TNI digelar pukul 10.00. ”Sifat terbuka untuk visi-misi, kecuali untuk hal strategis. Kehadiran fisik,” jelas Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kemarin.

RDPU langsung dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk pemberian persetujuan pada pukul 13.00. Hasilnya akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk dapat diparipurnakan pada Senin (8/11).

Beberapa hal akan ditanyakan dalam fit and proper test. Salah satunya komitmen Andika Perkasa dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah dan penjagaan perairan Natuna. ”Bagaimana penanganan permasalahan di Papua, Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh. Juga kita ingin dengar bagaimana dia mengatasi soal itu (Natuna),” kata anggota Komisi I DPR Dave Laksono.

Di samping itu, Dave menyebutkan bahwa penting mengetahui visi dan misi Andika dalam hal modernisasi alutsista serta mengatasi kondisi keterbatasan, khususnya angkatan laut. Andika perlu menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel, alutsista, dan kapal. ”Bagaimana dia atur agar kehadiran kita terasa sehingga kapal-kapal asing tahu mereka masuk wilayah Indonesia, wilayah kedaulatan kita,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan dukungan terhadap Andika untuk menjadi panglima TNI. Di bawah kepemimpinan Andika, TNI harus melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Juga menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas sekaligus menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI. ”Mengingat dalam berbagai survei TNI selalu berada di urutan pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercaya rakyat,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD percaya, dengan kompetensi dan profesionalitasnya, Andika dapat menjadikan TNI lebih baik dari sebelumnya. ”Jika jabatan sudah sampai ke kepala staf angkatan, baik darat maupun laut dan udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya,” ungkap dia.

Sebagai KSAD, Andika menunjukkan pendekatan-pendekatan yang berbeda kepada para prajuritnya. Dia tidak segan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Maret lalu Andika membantu Aprilio Perkasa Manganang. Pria yang lahir dalam keadaan hipospadia itu diobati di RSPAD Gatot Soebroto. Manganang yang bertahun-tahun bertugas di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) akhirnya sembuh. Dia lantas berganti nama dari Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

Belum lama ini Andika juga mengeluarkan kebijakan baru. Dia menghapus inspeksi vagina, serviks, dan selaput dara untuk seleksi personel Kowad. Kebijakan itu mendapat apresiasi banyak pihak, terutama dari aktivis perempuan dan anak yang sudah lama menolak tes tersebut. Khusus di penerimaan dan pendidikan prajurit, Andika juga membuat gebrakan. Dia memberikan sanksi kepada jajarannya yang berani berbuat curang. Andika tidak segan menghukum pimpinan satuan TNI yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Meski dukungan mengalir untuk Andika, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai keputusan Presiden Jokowi mengajukannya sebagai calon panglima TNI tidak luput dari catatan. Setidaknya ada tiga persoalan yang mereka sorot. Yaitu terkait rotasi antarmatra, rekam jejak Andika di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta perkembangan ancaman kawasan yang maritim sentris dan membutuhkan perhatian lebih besar di sektor kelautan.

Berdasar catatan itu, koalisi meminta DPR menguji secara serius komitmen calon panglima TNI atas demokrasi, HAM, pemberantasan korupsi, dan lainnya. Mereka ingin DPR melibatkan dan meminta pendapat publik, lembaga-lembaga negara independen, serta pakar yang kredibel dalam menguji calon panglima TNI. ”Misalnya dengan melibatkan Komnas HAM dan KPK serta lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya,” tutur perwakilan koalisi dari Imparsial Hussein Ahmad.

Pengganti KSAD

Setelah Andika Perkasa diajukan sebagai calon panglima TNI, perhatian tertuju kepada sosok yang akan menjadi kepala staf angkatan darat (KSAD). Menurut anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, ada enam nama letnan jenderal yang akan dipertimbangkan mengisi jabatan tersebut.

Enam nama itu antara lain adalah Letjen TNI Bakti Agus Fadjari (wakil KSAD/Wakasad) dan Letjen TNI Dudung Abdurachman (Pangkostrad). Kemudian Letjen TNI Joni Supriyanto (kepala BAIS TNI), Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko (komandan Pusat Teritorial AD), Letjen TNI Arif Rahman (komandan Pusat Persenjataan Infanteri), dan Letjen TNI Eko Margiyono (kepala staf umum/Kasum TNI).

Di antara enam nama tersebut, kata Hasanuddin, ada dua nama yang paling potensial, yakni Wakasad Letjen TNI Bakti Agus dan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman. Dua jenderal bintang tiga itu dinilai paling potensial menjadi KSAD karena jabatan mereka saat ini. ”Biasanya KSAD itu adalah mereka yang bintang tiga, diangkat dari Wakasad atau Pangkostrad. Yang sudah-sudah seperti itu,” jelasnya.

Pemerhati isu-isu militer Khairul Fahmi menyebutkan, banyak jenderal bintang tiga di TNI-AD yang layak menjadi KSAD. Baik yang bertugas di lingkungan TNI-AD maupun di luar matra darat. ”Tapi, sebagian besar sudah cukup senior dan menjelang pensiun. Yang paling berpeluang saya kira adalah Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono,” bebernya.