Menko PMK Prihatin Banyak Ibu Melahirkan Masih di Bawah Umur

JawaPos.com - Persoalan stunting masih terus menghantui pertumbuhan bayi dan anak-anak Indonesia. Karena bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg akan berisiko mengalami gagal tumbuh atau stunting, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, data dari RSUD Abdul Rivai, menyebutkan jumlah bayi berat lahir rendah terus mengalami peningkatan. Saat ini, terdapat 11 bayi dengan kondisi berat lahir rendah bahkan ada yang hanya seberat 750 gram atau kurang dari 1 kg.

Mersepons hal itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bayi-bayi yang lahir dengan berat badan di bawah kondisi normal tersebut berpeluang besar menjadi stunting.

"Ini harus kita cegah. Peluangnya untuk menjadi stunting kalau tidak ditangani sungguh-sungguh," kata Muhadjir saat berkunjung ke RSUD Abdul Rivai, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (3/11).

Menurut informasi RS, bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram berhubungan dengan permasalahan adaptasi pernafasan. Hal itu karena paru-paru bayi tersebut kecil dan belum matang sehingga memerlukan alat bantu nafas mekanis yang dinamakan Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).

Sementara, bayi berat antara 1.500 sampai dengan 2.000 gram seharusnya bisa lebih bertahan hidup. Namun, kedua kelompok itu memerlukan upaya khusus dengan level 2 sampai 3 tergantung adaptasi pernafasan saat hari pertama serta dukungan alat medis dan dokter spesialis anak juga dukungan gizi sesuai berat badan dan umur kehamilan.

Diketahui, saat ini yang juga jadi problem tidak kalah penting di sini, yaitu banyaknya ibu yang melahirkan di bawah umur. Bahkan, ada yang baru 17 tahun sudah melahirkan.

"Ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada remaja untuk tidak segera menikah sampai benar-benar siap," ujar Muhadjir.

Di samping itu, masalah lain yang juga harus diselesaikan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Akibatnya, hal itu tidak hanya menyulitkan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan pembiayaan juga bagi rumah sakit dan BPJS Kesehatan yang tidak bisa memberikan intervensi kepada yang bukan peserta jaminan kesehatan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga mendorong kenaikan status kelas rumah sakit rujukan di Kabupaten Berau. Menurutnya, keberadaan rumah sakit rujukan tipe C yang ada saat ini sudah harus dinaikkan statusnya mengingat Kabupaten Berau memiliki masalah yang cukup kompleks termasuk salah satunya banyak kasus bayi berat lahir rendah.

"Sudah seharusnya setingkat Kabupaten Berau punya rumah sakit rujukan tipe B. Karena itu, saya sudah minta Pak Bupati supaya segera dinaikkan kelasnya. Kalau memang lahannya sempit sebaiknya mencari lokasi yang lebih luas," tutur Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir pun menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh terkait hal tersebut. Kemenko PMK akan menjembatani dengan kementerian/lembaga di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR ataupun Kementerian LHK terutama menyangkut masalah lahan.

“Karena yang penting saya minta rumah sakit di sini harus di-upgrade. Tidak layak di sini banyak industri pertambangan yang harusnya banyak CSR untuk membantu agar rumah sakitnya makin lebih memadai,” pungkasnya.