Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Anggaran Kemenhan yang Dinilai Mendadak

CEK TEROPONG: Menhan Prabowo Subianto menjajal senjata buatan PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, kemarin. (Kemenhan for Jawa Pos)

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024. Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu sebelumnya diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun sumber anggaran itu berasal dari pinjaman luar negeri, sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun. Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (28/11).

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis, merupakan hal yang tidak wajar.

“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata Gufron dalam keterangannya, Minggu (3/12).

Gufron menyatakan, kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi merupakan langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Koalisi itu juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.

“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” papar Gufron.

Karena itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.

Belum lagi, kata Gufron, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal tetapi telah merusak hutan.

Baca Juga: Astronom Temukan Planet Baru LHS 3154 B, Patahkan Teori Pembentukan Planet dan Bintang

“Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemenhan pada proyek Komponen Cadangan dan alutsista,” ujar Gufron.

Selama ini, kata Gufron, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Sehingga, seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar, karena alasan rahasia negara.

Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini.

“Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi,” papar Gufron.

Koalisi menilai, sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo.

“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi