Angka Covid-19 Melonjak, Pemerintah Wajib Jamin Keselamatan Jurnalis

JawaPos.com - Dalam beberapa pekan terakhir angka penularan Covid-19 di dalam negeri sangatlah mengkhawatirkan. Bahkan per Kamis (24/6) sebanyak 20.574 orang positif Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim mendorong institusi pemerintah dan swasta untuk ikut menjaga keselamatan jurnalis dalam menghadapi pandemi Covid-19 di dalam negeri.

"Salah satunya menggelar konferensi pers secara daring dengan tetap mengutamakan prinsip keterbukaan informasi. Keberadaan jurnalis dibutuhkan masyarakat untuk dapat memberikan informasi yang valid untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pandemi korona ini," ujar Sasmito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6).

Sasmito juga mendorong perusahaan media untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja dan memberikan alat pelindung diri bagi jurnalis yang bertugas di lapangan. Termasuk menjamin biaya pengobatan dan hak-hak sebagai pekerja bagi jurnalis yang terpapar Covid-19 hingga masa pemulihan.

"Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan seperti yang diatur dalam sejumlah UU seperti UU tentang Keselamatan Kerja dan UU Ketenagakerjaan," katanya.

Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila

Sasmito mengimbau jurnalis untuk kembali ke kepercayaan utama bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Jurnalis juga dapat menggunakan Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid-19 yang telah disusun AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis dan Jurnalis Krisis dan Bencana.

Mendorong pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi bagi jurnalis dan pekerja media secara nasional.

"Vaksinasi merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kesehatan warga negara, tidak terkecuali jurnalis dan pekerja media," ungkapnya.

Selain itu, Sasmito menuturkan, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja media yang meninggal karena Covid-19 mulai dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak seperti diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.