DKPP Terima Ratusan Aduan Tahap Pemilu, Mulai Rekrutmen Penyelenggara hingga Dugaan Asusila

DKPP saat sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di ruang sidang DKPP, Senin (16/10).

JawaPos.com–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima ratusan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu terkait dugaan pelanggaran selama tahap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sejumlah aduan yang diterima DKPP tersebut antara lain terkait rekrutmen anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

”Sebagian besar aduan yang masuk tentang rekrutmen penyelenggara pemilu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lukito, Selasa (14/11), seperti dikutip dari Antara.

Heddy menambahkan, pihak-pihak pengadu ada juga yang melaporkan bahwa dia seharusnya bisa lolos karena merasa bisa mengerjakan soal tes.

”Mereka yang tidak lolos mengadu ke DKPP. Mereka merasa mampu mengerjakan soal (tes). Selain itu, ada indikasi karena mereka (yang terpilih) adalah anggota partai politik atau pengurus partai politik,” imbuh Heddy.

Heddy menjelaskan, sesuai aturan, penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik sejak lima tahun sebelumnya.

”Di KPU beberapa waktu lalu melakukan rekrutmen provinsi, kabupaten/kota, ada yang terlibat partai politik,” terang Heddy.

Selain aduan mengenai tahap pemilu, ada juga pengaduan di luar tahap pemilu. Yakni dugaan tindak asusila, salah satunya perselingkuhan.

”Untuk itu, kami sidangkan secara tertutup,” papar Heddy.

Jika ditotal, DKPP mencatat per 1 November, dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan sebanyak 285 aduan. Dari jumlah itu, sebanyak 128 aduan telah dilimpahkan ke bagian persidangan.

Rinciannya, jumlah pengadu dari unsur masyarakat sebanyak 255 orang, dari partai politik dua orang, dan dari penyelenggara pemilu 28 orang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

”DKPP memang kredibel, dan sudah diangkat juga tim pemeriksa daerah, tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini pemikirannya sama dengan para pimpinan komisioner DKPP yang reputasinya baik,” ujar Tito.

Tito menambahkan, tantangan Pemilu mendatang tidak mudah. Semua pihak tetap mengawal proses pemilu karena momen penting bagi negara demokrasi.