Soal Konflik Tanah Pulau Rempang, Bahlil Lahadalia Akui Ada Kekeliruan

JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia turut menyoroti soal konflik tanah Pulau Rempang.

Sebagai menteri yang memiliki keterkaitan erat dengan konflik tanah Pulau Rempang yang kasusnya cukup mendapat perhatian publik, Bahlil Lahadalia akui salah.

Hal ini sejalan dengan apa yang dia katakan saat Bahlil Lahadalia meninjau langsung buntut konflik tanah Pulau Rempang terjadi bentrokan.

Seperti dikutip JawaPos.com dari batampos.co.id pada Senin (18/9), Bahlil menyebutkan bahwa apabila penanganan yang selama ini dianggap kurang tepat akan segera diperbaiki.

Lebih lanjut lagi, Bahlil juga menegaskan bahwa akan melakukan pendekatan yang lebih lembut lagi ke masyarakat.

“Kami perbaiki kekeliruan ini untuk hasil yang baik. Kekeliruan selama ini salah kita bersama. Kami perbaiki ini. Pemerintah pusat, daerah dan masyarakat mari pakai hati yang baik," ujar Bahlil saat berkunjung menemui salah satu tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad.

Di hadapan tokoh masyarakat Rempang tersebut, Bahlil juga mengemukakan bahwa perihal kampung tua yang dikisruhkan itu pihaknya sangat menghargai.

"Nah, terkait kampung tua di sini kami hargai," ungkapnya.

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah dalam membangun kawasan industri itu tentu tidak boleh ada pemukiman di dalamnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan demi kenyamanan warga juga. Terlebih lagi, kawasan industri tersebut memiliki skala yang sangat besar.

"Tapi perlu diketahui bahwa kalau kami mau bangun kawasan industri, tentu tak boleh ada pemukiman di dalam. Karena demi keamanan dan kenyamanan warga juga. Apalagi kawasan industri yang skalanya besar," tutupnya.

Kendati begitu, ia juga turut menawarkan solusi atas permasalahan tersebut.

Menurutnya, lokasi kampung tua itu lebih baik dibangun cagar budaya saja sehingga cerita dan sejarahnya tidak akan hilang meski ada pembangunan kawasan industri berskala besar di situ.