Bantu Turunkan Tarif Tiket Pesawat, Pemerintah Bakal Hapus Pajak Ini

JawaPos.com - Pemerintah merencanakan akan membebaskan bea masuk PPN dan PPh impor atas suku cadang pesawat dan berbagai peralatan pemeliharaan pesawat yang masuk ke Indonesia. Kebijakan itu digagas pemerintah sebagai komitmen mengurangi beban maskapai penerbangan agar bisa memberikan tarif tiket yang lebih terjangkau untuk pengguna.

Adapun insentif fiskal tersebut telah masuk ke dalam proyeksi jangka menengah dan panjang yang lagi dibahas oleh pemerintah. Tujuannya, untuk mengurangi beban biaya pengeluaran pemeliharaan maskapai dari pajak sebesar 15-30 persen yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah.

Informasi dari pihak maskapai, saat ini baru terdapat 20 pos tarif yang telah ditetapkan sebesar 0 persen. Sisanya, kata dia, masih rata-rata sebesar 15-30 persen. "Mereka mengusulkan bagaimana kalau ini juga diusulkan bea masuknya menjadi 0 persen," tuturnya.

Susi, sapaan akrabnya, akan berkoodinasi dengan kementerian keuangan untuk membahas lebih lanjut ihwal insentif fiskal pembebasan bea masuk PPN dan PPh impor untuk cadang tersebut. Dia bilang, penghilangan pajak itu meringankan pihak maskapai sampai dengan 8 persen dari total biaya pemeliharaan.

"Tapi kita masih hitung kembali dengan kementerian keuangan. Ini hanya salah satu contoh dalam jangka menengah dan panjang usulan insentif fiskal," tuturnya.

Di samping itu, Susi menambahkan, dua maskapai penerbangan besar juga tengah melakukan pembicaraan untuk saling berbagi fasilitas pemeliharaan pesawat agar dapat efisiensi biaya. Jika hal itu terwujud, pemerintah juga akan kembali berikan insentif fiskal kepada maskapai.

"Kalau ini sudah sepakat disatukan kegiatan maintanancenya, pemerintah akan menyiapkan kira-kira seperti apa skema insentifnya," jelasnya.

Atas dasar itu, pihaknya tengah membahas lebih lanjut mengenai detail konsep dan skema proyeksi jangka menengah dan panjang pada industri penerbangan paling lambat satu bulan. "Dalam sebulan ini harus selesai konsep. Kalau perlu, insentif fiskal, insentifnya apa. Kalau harus mengubah PP atau permen semuanya harus selesai dalam waktu 1 bulan," tukasnya.