Dampaknya Sangat Serius, Masalah Stunting Harus Segera Diselesaikan

Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com

JawaPos.com - Persoalan stunting atau kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengganggu pertumbuhan anak masih menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan agar angka stunting terus menurun.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan menyatakan posisi Indonesia dalam persoalan stunting tergolong cukup mengkhawatirkan. Indonesia berada pada peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan ke-5 di dunia.

Baca Juga: Dijadikan PSK di Dubai, Ibu 2 Anak Asal Cianjur Berhasil Diselamatkan

Realitanya, stunting ternyata tidak sekadar masalah yang dialami oleh kategori keluarga miskin di Indonesia, namun juga terjadi pada golongan ekonomi menengah ke atas. Penyebabnya tidak hanya masalah asupan nutrisi, namun juga pengetahuan orang tua terhadap stunting, infeksi berulang, hingga sanitasi yang kurang baik.

Ketua Departemen Farmasi, FMIPA Universitas Syiah Kuala yang juga Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia Aceh, Tedy Kurniawan Bakri mengatakan, stunting tidak boleh dipandang remeh oleh siapapun. Akibat dari stunting bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, tetapi ikut berpengaruh ke perkembangan intelejensia anak-anak.

Baca Juga: Microsoft Konfirmasi Dukungan Game Baru untuk Xbox One Sudah Tamat

"Seriusnya dampak dari stunting untuk masa depan generasi Indonesia ini juga terlihat dalam pernyataan Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di mana beliau menyatakan bahwa problematika stunting pada tahun 2024 harus turun menjadi 14 persen," ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7).

Tedy menambahkan, kinerja pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan masalah stunting ini tergolong mengarah ke jalur yang benar. Hal ini merujuk pada data Kementerian Kesehatan pada 2014 angka stunting mencapai 37 persen lalu pada 2022 menurun menjadi 21,6 persen.

Baca Juga: Tanpa Embel-embel 'FIFA', EA Sports Rilis Game FC 24

Visi dan arahan Presiden Jokowi tersebut dipahami dan dijalankan secara baik oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan dibentuknyaTim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa.

Pembentukan TPPS dan TPK ini layak dinilai sebagai langkah mengintegrasikan penanganan stunting secara terarah. Dari mulai tingkat pusat hingga daerah. Rangkaian kerja penanganan stunting terlihat searah dan mencapai hasil yang cukup selaras antara keinginan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga: Tidak Sabar Melihat Penampilan Ricciardo di Sisa Musim F1 2023

Diperlukan intervensi secara koordinatif oleh kementerian koordinator agar tercipta kesatuan cara kerja serta pengawasan sehingga tidak ada pihak-pihak yang menomorduakan penanganan stunting. Termasuk dalam konteks ini menyangkut anggaran pendanaan penanganan stunting yang harus tepat sasaran penggunannya.

"Selain ini perlu adanya keterlibatan lintas sektor di antaranya yang paling terkait adalah sektor pendidikan, dengan berbagai kolaborasi riset, pengabdian dan edukasi yang tepat sehingga permasalahan yang kompleks terkait stunting dapat segera terselesaikan," imbuh Teddy.

Baca Juga: EXO Pamerkan Kemampuan Vokal Untuk Promosi Lagu 'Cream Soda' di Album Exist

Kemenko PMK pun dianggap telah bekerja sengan baik dalam penanganan isu stunting ini. Kerja sama antar lintas kementerian terkait dan dengan pemerintah daerah diintegrasikan oleh Kemenko PMK guna mempercepat realisasi penurunan angka stunting di Tanah Air.

"Masalah penanganan stunting ini harus menjadi isu nasional yang utama, tidak boleh berhenti, diperlukan operasi kerja berkelanjutan sehingga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi manusia yang sehat dan cerdas pada masa mendatang," pungkas Teddy.