Mogok Kerja, 439 Ribu Honorer K2 Ancam Kepung Istana

JawaPos.com – Sedikitnya 439 ribu Honorer K2 (K2) akan menggelar demo serentak pada 20 Oktober nanti. Mereka menggelorakan lima tuntutan. Salah satunya agar pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS. Keputusan demo serentak se-Indonesia itu merupakan hasil dari rapat koordinasi nasional (Rakornas) FHK2I di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Sleman, Jogjakarta 16 September lalu.

Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menjelaskan, dalam rakornas itu diputuskan lima pernyataan. Pertama FHK2I mendukung sepenuhnya atas segala keputusan yang ditetapkan dari hasil Rakornas ke-VI FHK2I.

Kedua FHK2I seluruh Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Daerah (Korda), Koordinator Kecamatan (Korcam) dan anggota FHK2I siap melakukan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan serentak di Istana Negara dan di setiap provinsi masing-masing dalam waktu, hari, pakaian dan materi aksi yang sama.

Ketiga, FHK2I mengimbau kepada seluruh anggota FHK2I untuk segera bersama-sama melaksanakan keputusan tersebut dengan kesadaran yang penuh demi kejelasan dan penuntasan permasalahan honorer K2 Indonesia. Keempat seluruh Korwil, Korda, Korcam dan anggota FHK2I akan melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI secara serentak di setiap provinsi masing-masing dalam waktu, hari dan materi aksi yang sama.

Kelima, terang Titi, berharap kepada DPR RI, Kemenpan RB dan Kemenkumham, Kemenkeu dan Bapak Presiden RI untuk segera bertindak dan merespon sikap yang disepakati FHK2I pada Rakornas ini untuk ada kejelasan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kelima pernyataan sikap tersebut, kata Titi, untuk menyikapi perkembangan situasi dan kondisi honorer K2 Indonesia yang sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Kemudian menyikapi batalnya pembahasan rapat revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai tiga kali antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Dan menyikapi rekrkutmen Calon Pegarai Negeri Sipil (CPNS) umum tahun 2017 yang dilakukan KemenPAN RB pada tanggal 5 September lalu melalui online.

Adapun sebelum aksi, terang Titi, akan dilakukan dahulu langkah-langkah persuasif dengan lobi-lobi melalui pernyataan sikap FHK2I mengirimkan surat ke Kemen PAN RB dan Presiden. Langkah persuasif ini maksimal akan dilakukan sampai tanggal 20 Oktober. ”Kalau memang persuasif tidak ditanggapi cepat oleh pemerintah, maka 20 Oktober kita aksi serentak,” ungkap Titi saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), kemarin (22/9).

Aksi unjuk rasa serentak akan dilaksanakan FHK2I di Istana Negara Jakarta dan di masing-masing pemerintahan dan DPRD provinsi. ”Jadi sudah otomatis dengan aksi unjuk rasa, ratusan ribu honorer akan mogok kerja. Untuk berapa harinya belum ditentukan,” terang Titi.

Adapun tuntutan dari FHK2I, terang Titi, meminta pemerintah pusat di akhir tahun 2017 ini merevisi UU ASN untuk menyelesaikan pengangkatan honorer K2 menjadi PNS. ”Jika tahun ini tidak dibuat payung hukumnya maka akan banyak honorer K2 yang menjadi korban. Karena sudah masuk usia pensiun,” paparnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi mendukung sepenuhnya hasil rakornas FHK2I di Sleman lalu.

”Kami siap melakukan aksi unjuk rasa diprovinsi Jawa Barat. Agar pemerintah pusat membuat payung hukum menuntaskan pengangkatan K2 menjadi PNS,” paparnya.

Menurut Nasihin, ada sekitar 439 ribu honorer K2 se-Indonesi ayang akan turun aksi nanti. ”Kami siap aksi unjuk rasa sekaligus mogok kerja. Jika langkah persuasif sudah tidak didengar oleh pemerintah pusat,” ujarnya. (dik)