Pengawasan Ketenagakerjaan, Menteri Hanif Libatkan Jenderal Bintang 2

JawaPos.com – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini, Menteri Hanif melibatkan jenderal polisi bintang dua untuk memperketat pengawasan ketenagakerjaan. Mantan Kapolda Bali dan Wakabaharkam Polri Irjen Pol Sugeng Priyanto dilantik sebagai Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Sugeng Priyanto diangkat menggantikan pejabat lama yang tutup usia yaitu Muji Handaya. Hanif berharap pejabat yang baru dapat terus memperkuat masalah integritas, profesionalisme, konsolidasi, dan sinergi pengawas ketenagakerjaan dari pusat ke daerah.

“Kami ingin pengawasan ketenagakerjaan ditingkatkan. Di dalamnya gunakan sistem teknologi informasi dalam memperkuat dan mempercepat pengawasan ketenagakerjaan. Kami sudah ada, pelaporan ketenagakerjaan sistem online itu harus dimanfaatkan dan harus dievaluasi agar kualitasnya baik. Sehingga akan terbantu,” tegas Hanif di sela-sela pelantikan, Jumat (22/9).

Hanif ingin Dirjen baru dapat bekerja dengan terobosan, inovasi, dan luar biasa. “Orientasinya tidak bekerja begitu-begitu saja, harus out of the box. Orientasinya kepada hasil agar dirasakan langsung,” katanya.

Saat ditanya alasannya menggandeng kepolisian, hal itu semata-mata sebagai langkah maju dan penyegaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Apalagi untuk pengawasan, kata dia, maka sifatnya harus sinergi dengan penegakkan hukum.

“Namanya penyegaran, makan tempe setiap hari bosan kan? Ini kan utk penegakan hukum, pengawasan ketenagakerjaan agar sinerginya semakin mudah,” jelasnya.

Hanif menambahkan tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin berat. Hal tersebut ditandai dengan masih berlanjutnya perlambatan ekonomi global, rendahnya kualitas dan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dioptimalkan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui bentuk-bentuk pelatihan keterampilan (vokasi) yang terprogram dengan baik dan didukung oleh sarana, prasarana yang baik serta SDM pengelola yang profesional.

Tantangan yang tidak kalah beratnya di bidang ketenagakerjaan, yaitu terkait masih cukup tingginya: prosentase pengangguran, kasus perselisihan hubungan industrial, pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan maupun kecelakaan kerja. Menurutnya perlu penegakan hukum ketenagakerjaan yang tak tebang pilih sehingga keberadaan pengawasan ketenagakerjaan akan diakui oleh dunia usaha dan masyarakat.

“Dengan tak kalah pentingnya optimalisasi kerjasama bipartit maupun tripartit. Semua masalah tersebut terkait pembinaan dan peningkatan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan guna mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, sejahtera dan menjamin tegaknya aturan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Dia meminta kepada pejabat yang dilantik untuk bekerja dan membuat langkah-langkah strategis sesuai dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan. Lalu dengan mengubah pola pikir bekerja dan mencari ide-ide brilian.

“Tingkatkan terus kompetensi dan profesionalisme agar mampu mengikuti dinamika perubahan global. Pangkas hambatan birokrasi yang ada dan pastikan pekerja dan dunia usaha mendapat pelayanan yang cepat dengan kualitas yang tinggi,” tutup Hanif.