Kata Pengamat Soal Banjir Jakarta

JawaPos.com - Banjir di Jakarta berhasil melumpuhkan aktifitas warga utamanya beberapa jalur transportasi. Misalnya seperti jalan raya dan rel kereta. Menyikapi masalah tersebut, apakah yang menjadi kendala pemerintah menuntaskan bencana musiman ini? Bagaimanakah seharusnya langkah pemerintah khususnya Provinsi DKI Jakarta?

Menurut Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, tipe banjir di Jakarta ada empat jenis. Pertama, hujan lokal yang tidak merata, artinya hanya terjadi di Jakarta saja. Sehingga menyebabkan banjir lokal. Penyebabnya lantaran daerah resapan air berkurang dan saluran air tidak berfungsi baik.

Kedua, kenaikan permukaan air laut di Pantura akibat pasang dan menyebabkan rob dan genangan. Ketiga, banjir kiriman akibat meluapnya air sungai karena daerah selatan atau puncak hujan deras seperti yang terjadi dalam beberapa hari ini di Bukit Duri.

"Keempat, banjir besar yang melumpuhkan Jakarta tahun 1996, 2002, 2007, 2012 dan 2014 lalu akibat ketiga tipe tadi terjadi secara bersamaan. Hujan lokal, rob, banjir kiriman," ujar Yoga, Selasa (21/2).

Dari tipe-tipe banjir tersebut, Yoga menyebutkan bahwa penanganannya akan berbeda pula. "Ini yang gagal dipahami Pemprov DKI, gubernur dan kadis (kepala dinas)," ucapnya.

Karenanya, dia memberikan beberapa solusi untuk masalah banjir di ibukota. Pertama, merehabilitasi seluruh saluran air, bebas sampah dan lumpur, tertata jaringan utilitasnya, dan memperbesar diameter saluran air.

Kedua, menaturalisasi seluruh sungai dan anak sungai. Bukan betonisasi, tapi menata dengan konstruksi ramah lingkungan yang sudah banyak diterapkan di kota-kota dunia.

Ketiga, merevitalisasi seluruh 44 waduk, 14 situ, dan rencana penambahan 20 waduk baru harus dipercepat. Selanjutnya, kata dia, perbanyak dan percepat penambahan ruang terbuka hijau (RTH) baru berupa taman kota, hutan kota, dan jalur hijau sebagai daerah resapan air.

Kelima, memperbanyak sumur resapan, kolam penampung air di RTH privat seperti halaman rumah, sekolah, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Lebih lanjut, Yoga mengatakan, menormalisasi 13 sungai dengan cara betonisasi merupakan kesalahan besar pemprov.

"Karena justru (betonisasi) mempercepat kehancuran ekologis kota, memusnahkan habitat ekosistem tepian air, mempercepat pendangkalan sungai, mempercepat air terbuang ke laut tanpa sempat disimpan," paparnya.

Adapun menurutnya, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang selama ini gencar dilakukan Pemprov DKI sebenarnya tidak turut mengurangi banjir.

"RPTRA dibangun untuk fungsi sosial tidak ada hubungannya dengan fungsi ekologis, apalagi mengurangi banjir," tutup dia. (uya/JPG)