Tidak Lelah Razia Pelajar Bermotor, Ingin Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Serentak

JawaPos.com – Faridah hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dihentikan polisi di sisi timur jembatan layang Waru, Selasa (31/1). Pelajar asal Bungurasih, Kecamatan Waru, itu masih berusia 16 tahun. Namun, dia nekat membawa motor sendiri saat berangkat ke sekolah. Karena belum cukup umur, dia dipastikan tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

’’Deket di sana kok, Pak,” ujarnya kepada polisi sambil menunjuk Jalan Kolonel Sugiono, lokasi sekolahnya.

Komunikasinya dengan petugas berlangsung sekitar sepuluh menit. Faridah terus berusaha mengiba agar tidak mendapat surat tilang. Meski demikian, upayanya tetap sia-sia. Dia tetap mendapat penindakan dari polisi karena tidak bisa menunjukkan SIM. Faridah pun akhirnya bisa memahami.

Faridah bukan satu-satunya pelajar yang mendapat ’’hadiah’’ surat tilang saat hendak berangkat ke sekolah. Belasan pelanggar lain juga mendapat perlakuan serupa. ’’Ada 15 pelajar yang kami tilang,” kata Kapolsek Waru Kompol Muhammad Fatoni.

Razia pelajar bermotor oleh jajaran Polsek Waru tersebut berlangsung sekitar dua jam. Mulai pukul 06.00 hingga 08.00. Fatoni menjelaskan, semua pelanggar yang ditindak tidak mampu menunjukkan SIM. ’’Belum saatnya mereka membawa kendaraan bermotor sendiri,” ungkapnya.

Mantan Kapolsek Gedangan itu menuturkan, tindakan tegas terhadap pelajar bermotor tersebut telah menjadi atensi pimpinan. Sebab, di Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya (LLAJ), hal tersebut sudah diatur. Karena itu, polsek jajaran tidak akan pernah lelah untuk melaksanakan operasi rutin. ’’Tujuannya juga mulia. Menyelamatkan pelajar,” ucapnya.

Berdasar catatan Satlantas Polresta Sidoarjo, selama Selasa itu ada 259 pelajar bermotor yang terjaring razia di sejumlah kawasan. Mayoritas pelanggar tidak bisa menunjukkan SIM. Selain itu, ada yang berkendara tanpa helm dan STNK. Dari penindakan itu, petugas menyita 38 motor. Kendaraan para pelajar tersebut diamankan untuk sementara waktu karena tidak memenuhi standar. Misalnya, memakai ban kecil, knalpot brong, dan tanpa spion.

Sementara itu, menindaklanjuti diskusi publik Save Our Student (SOS) di kampus Umsida pada pekan lalu (26/1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo juga melangkah. Selasa (31/1) seluruh kepala SMP, baik negeri maupun swasta, dikumpulkan di The Sun Hotel. Selain mendata pelajar bermotor, dikbud ingin menjadikan SOS sebagai program inovasi Sidoarjo.

Kepala Dikbud Sidoarjo Mustain Baladan mengatakan, dikbud memang telah mengumpulkan seluruh kepala SMP. Selain membahas persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), pihaknya menyisipkan pesan-pesan dari hasil diskusi SOS. ’’Kami sekalian sampaikan tentang program SOS tersebut,” katanya.

Mustain menegaskan, selama ini dikbud sangat mendukung program SOS dengan melarang pelajar mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM. Setiap sekolah juga telah menyosialisasikan aturan tersebut. Namun, kalau fakta di lapangan masih banyak pelajar yang nekat bemotor, tentu itu di luar kemampuan sekolah. Karena itu, dikbud sangat senang ketika polisi terus bergerak melakukan razia pelajar bermotor.

’’Satu-satunya jalan memang razia. Jadi, kami justru dibantu jika satlantas menilang pelajar-pelajar yang berkendara sepeda motor,” jelasnya.

Mustain berharap razia pelajar bermotor semakin rutin dilakukan. Dengan begitu, ada efek jera. Di lain pihak, sekolah juga tentu berusaha memperketat pengawasan terhadap para anak didiknya. ’’Selama ini kami telah bekerja sama dengan satlantas. Sosialisasi ke sekolah-sekolah juga kerap dilakukan,” ujarnya.

Selasa itu dikbud menyebarkan surat edaran dari satlantas tentang jadwal sosialisasi pendidikan lalu lintas ke seluruh SMP negeri maupun swasta. Selain itu, ada lembar pendataan pelajar bermotor untuk masing-masing sekolah. Hasil pendataan pelajar bermotor tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo.

Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikbud Sidoarjo Rudi Pujiantoro mengatakan, pihaknya tengah mendata jumlah pelajar yang bermotor di jenjang SMP. Seluruh sekolah wajib mengumpulkan data tersebut pada 10 Februari. ’’Lebih cepat lebih baik. Kami segera menyerahkan data itu ke dishub agar dicarikan solusi,” katanya.

Rudi menambahkan, satlantas menginginkan jadwal untuk sosialisasi pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah, baik SMP negeri maupun swasta. Namun, dia berharap sosialisasi tersebut dilakukan serentak. Maksudnya, tidak bergilir dari sekolah satu ke sekolah lain.