Tudingan Rokok Penyebab Stunting Harus Dilihat Secara Utuh

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengatakan diperlukan keseimbangan kebijakan yang mengatur rokok dengan memerhatikan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Menurut Edy, aspek ekonomi industri hasil tembakau (IHT) menjadi tempat bergantung bagi petani tembakau, petani cengkeh, juga lainnya. 

"Dan, IHT itu menggerakan industri lainnya. Karena itu, harus bijaksana dalam melahirkan kebijakan yang tepat dan berkeadilan," kata Edy.

Budayawan, Mohamad Sobary berpendapat menghubungkan penyebab stunting disebabkan rokok adalah sesuatu yang terlalu jauh. Ibarat jarak bumi dengan mars. Menurutnya stunting ada dari beberapa abad lalu tapi jumlahnya sangat kecil. Di lain sisi, kita selalu menemukan orang merokok. 

"Kalau kita melakukan sesuatu academic contemplation kita akan menemukan terlalu jauh menghubungkan rokok dengan stunting," ujar Sobary.

Analis Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Irma Marlina mengatakan pemerintah ingin angka stunting turun sampai 14 persen. Kajian yang dilakukan BKF menyatakan bahwa penyebab utama stunting dari makanan dan lainnya. 

"Kajian ini bisa menjadi masukan untuk ke depannya. Pemerintah dari lama sudah memberikan alokasi anggaran cukup besar untuk stunting, dan dengan kita mengetahui penyebab utamanya, intervensinya jadi bisa lebih jelas," katanya.

Sementara itu, Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho berpendapat pemerintah belum memiliki titik poin yang clear. Pemerintah hanya fokus pada tujuan masing-masing. Dari Kementerian Kesehatan ingin prevalensi angka stunting dan perokok turun, Kementerian Keuangan ingin penerimaan cukai naik, Kementerian Perindustrian ingin industrinya naik. 

"Menurut saya pemerintah harus punya standpoint yang jelas sehingga semua aspek terakomodir dalam satu kebijakan yang adil," katanya. 

Akademisi Politeknik Kesehatan Malang, Sugeng Iwan Setyobudi berpendapat diperlukan kolaborasi antar kementerian dan Lembaga untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang tepat. Di satu sisi, pemerintah sudah banyak merumuskan kebijakan untuk mengurangi prevalensi stunting, dan mencanangkan kegiatan yang melibatkan 23 lembaga.

"Yang perlu diperhatikan apakah sudah bersinergi dengan daerah. Saya mencontohkan best practice di Tulungagung, dimana pemerintah daerahnya menggandeng akademisi untuk menangani masalah stunting ini," tukasnya.